Breaking News:

NATUNA TERKINI

Data Pemkab Natuna, Ratusan Usaha Budidaya Sarang Walet Belum Dipungut Pajak

Pemkab Natuna melalui BP2RD Natuna melirik potensi pajak usaha budidaya sarang walet. Mereka mendata ada ratusan usaha di kabupaten terdepan itu.

Penulis: Kontributor Natuna | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Kontributor Natuna/Wina
Kepala BP2RD Natuna, Ahmad Sofyan. Pihaknya melirik potensi pajak dari usaha budidaya sarang walet di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri. 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Potensi pajak daerah di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri belum tergarap dengan maksimal.

Ini terlihat dari usaha budidaya sarang walet yang belum dipungut pajaknya. 

Pemkab Natuna melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BP2RD Natuna mencatat, setidaknya ada 100 usaha budidaya sarang walet yang tersebar pada sejumlah lokasi di Kabupaten Natuna.

Kepala BP2RD Natuna, Ahmad Sofyan menjelaskan, pihaknya tidak bisa melakukan pemungutan pajak sarang walet karena belum ada satupun usaha sarang walet di Natuna yang berizin.

BP2RD Natuna telah menyusun draf upaya untuk melakukan pemunguran pajak sarang walet menyusul telah disetujuinya Perda Pajak oleh DPRD Natuna.

"Sampai saat ini pemungutan pajak memang belum ada kita lakukan, tapi langkah kearah itu sudah.

Apalagi Perda Pajak sudah disahkan," ungkap Ahmad Sofyan, di kantornya yang berlokasi di Ranai, Rabu (18/8/2021).

Berdasarkan aturan retribusi pajak , adapun pajak dari sarang walet adalah 10 persen dari harga jual.

Terdapat pengklasifikasian dalam memungut pajak berdasarkan kualitas sarang walet.

Nah dihitung dari harga jual itulah pajaknya," tambah Ahmad Sofyan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved