Kemenhub Kirim Surat Bahas Labuh Jangkar, DPRD Kepri: Harusnya Daerah Tersinggung

"Posisi mendesak dan loby ada di Gubernur Kepri. Kita juga harus desak itu.

Masa kita gak bisa kelola itu. Kalau kelola masuk kantong sendiri jelas salah, dan akan berhadapan dengan hukum.

Baca juga: Labuh Jangkar Kepri Jadi Sorotan DPRD Batam, Batam Dapat Apa?

Baca juga: Djasarmen Merasa Puas Kepri Akhirnya Kelola Labuh Jangkar, Lakukan Ini saat Duduk di Komite II DPD

Ini kan kita kelola pakai aturan, dan jelas masuk kas daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Kepri jangan khawatir, teman-teman di DPRD akan berjuang juga untuk itu.

Soalnya sangat berdampak bagi masyarakat," ujarnya tegas.

Ia juga menyayangkan surat tersebut seakan bisa mengatur Kepala daerah dan daerah khsusunya Kepri itu sendiri.

"Sekarang jadinya sekelas Dirjen bisa atur Gubernur Kepri.

Seharusnya daerah itu tersinggung dengan surat itu.

Memang laut di Kepri ini punya nenek moyangnya dirjen yang posisinya masih Plt itu, laut ini punya negara," sebutnya kesal.

Ia pun meminta juga kepada Gubernur Kepri agar bisa membicarakan hal ini langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo.

"Gubernur Kepri silahkan pakai jalurnya untuk jumpa langsung Presiden. Menko Perekonomian kan satu partai.

Silahkan minta dengan jalur itu agar bisa disampaikan langsung kepada Presiden," ucapnya meminta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan riau (Kepri), Reni Yusneli menyebutkan, bahwa sudah ratusan juta Rupiah retribusi labuh jangkar yang masuk ke dalam kas daerah Pemprov Kepri.

Baca juga: Targetkan Rp 700 Juta Sehari dari Labuh Jangkar, Gubernur Kepri Ungkap Kendala Dihadapi

Baca juga: Titik Labuh Jangkar Kepri Bertambah, Ansar Ahmad Kejar Target Retribusi Rp 200 M Per Tahun

"Jumlahnya saya lupa, tapi ada dibawah Rp 1 Miliyarlah. Ratusan juta yang sudah masuk," ujarnya yang ditemui TribunBatam.id di Kantor DPRD Kepri.

KEJAR Target Rp 200 Miliar per Tahun