Breaking News:

KEPRI TERKINI

5 Poin Kesepakatan Pemprov Kepri dan Kemenhub Soal Labuh Jangkar Tahun 2018

Heboh soal retribusi labuh jangkar Kepri, ternyata pada 2018 lalu Pemprov Kepri dan Kemenhub telah membuat kesepakatan. Berikut lima poinnya

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
TRIBUNNEWS
5 Poin Kesepakatan Pemprov Kepri dan Kemenhub Soal Labuh Jangkar Tahun 2018. Foto ilustrasi labuh jangkar 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Retribusi labuh jangkar di Kepri kembali menjadi sorotan.

Terbaru, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut melayangkan surat kepada Kepri.

Surat pada 17 September 2021 serta ditanda tangani Plt. Direktur Jendral Perhubungan Laut, Arif Toha itu, menjelaskan penarikan retribusi daerah atas jasa labuh jangkar, penggunaan perairan dan pemanfaatan ruang perairan 0 sampai 12 mil laut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan alasan, jenis objek retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) bersifat closed list.

Sehingga Pemda tidak diperkenankan melakukan segala bentuk perluasan objek dari yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

Selanjutnya, kewenangan Pemda yang tidak diikuti dengan kewenangan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tidak dapat dikenakan pungutan, termasuk kewenangan provinsi untuk pengelolaan/pemanfaatan ruang laut dalam batas 12 mil.

Baca juga: Nasib Retribusi Labuh Jangkar Kepri, Jumaga Nadeak: Kita Akan Intervensi

Baca juga: APBD Kepri Berantakan, Kemenhub Batalkan Retribusi Labuh Jangkar

Terkait hal ini, ternyata pada 31 Oktober 2018 lalu, telah dibuat berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi.

Dimana saat itu Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), Jamhur Ismail yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pelabuhan, Aziz Kasim Djou serta Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho sebagai pemohon.

Dalam surat itu, sebagai pihak terkait yakni Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Biro Hukum Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan.

Terdapat 5 poin kesepakatan antara pihak terkait dan pemohon.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved