Polemik Labuh Jangkar, Onward: Jadi Bancakan Oknum Kemenhub Karena Banyak Duit di Sana

Aziz mengungkapkan, dalam sebuah rapat bersama, KPK saja mempertanyakan prosedur benar yang sudah dilakukan Pemprov Kepri justru dihentikan oleh Kemenhub.

“Kalau Dirjen Hubla mengambil kebijakan demikian, itu akan berpotensi pungutan liar,” tegas Kabid Hubla Dinas Perhubungan Kepri ini.

Sedangkan dari lembaga legislatif, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kepri, Onward Sihaan misalnya bereaksi cukup keras.

Dia mengatakan, Dirjen Hubla mengambil kebijakan sesuai kemauan hati-hatinya tanpa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

“Dia seolah-olah bangun negara di dalam negara. Memang ini negara milik nenek moyang dia,” ungkap Onward kepada kepada Tribun Batam, Selasa (21/9/2021) siang.

Onward mengaku, hampir semua anggota legislatif terkejut ketika membaca surat edaran Dirjen Hubla itu.

Lagi pula saat ini semua wakil rakyat tersebut sedang membahas APBD Perubahan 2021.

Dalam postur APBD Perubahan 2021, pendapatan asli daerah dari jasa labuh jangkar sebesar Rp 200 miliar.

Namun demikian, surat edaran Dirjen Hubla itu dianggap berpotensi bisa membatalkan target pendapatan asli daerah dari jasa labuh jangkar dalam APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022 nanti.

“Karena itu, Pak Gubernur harus menyurati Menhub atau bertemu langsung dan bicara dengan Pak Presiden,” tegas Onward.

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan ada lima titik lokasi pemungutan jasa labuh jangkar di perairan Kepri.

Kelima titik itu berada di sekitar Pulau Galang, Pulau Nipah, depan Batu Ampar, daerah Kabil dan Berakit.

Selama ini pemungutan jasa labuh jangkar di perairan Kabil dan Berakit dilakukan oleh Pemprov Kepri. Sejak awal 2021 hingga sekarang, jumlah uang hasil pungutan yang masuk ke kas daerah sebesar Rp 290 juta.

Namun, surat penangihan yang dikeluarkan oleh Pemprov Kepri sebesar Rp 2 miliar.

“Saya sudah tanya Aziz, kalau dihitung, selama setahun Kepri bisa dapat Rp 200 miliar dari jasa labuh jangkar. Nilai itu dipungut dari semua lokasi dan sudah dibagi-bagi dengan seluruh instansi yang terlibat,” terang Onward.