TRIBUN PODCAST
Anggota DPRD Kepri, Sirajudin Nur : Kita Harus Punya Peta Kemiskinan
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri Sirajudin Nur angkat bicara soal tingkat kemiskinan di Kepri yang masih tersebar secara merata di provinsi ini.
Ada korban PHK, Kan banyak nih perusahaan yang akhirnya tutup karena tidak sanggup membiayai operasional perusahaannya.
Banyak juga usaha mikro juga tutup sehingga berimplikasi pada meningkatnya angka kemiskinan. Ditarik garisnya memang yang paling tinggi itu adalah garis kemiskinan panganlah.
Sementara di pedesaan, terutama nelayan, sumber pendapatan mereka kan relatif stabil.
Apakah kemiskinan ini bisa akibat kebijakan pemerintah?
Sebenarnya, kalau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar maka kita kategorikan miskin.
Tapi secara ilmiah, kategori kemiskinan itu kan sudah ada ukurannya di pemerintahan.
Kalau terkait pemerintah, tentu saja ada. Kemiskinan kan punya dimensi yang berhubungan dengan konsentrasi penduduk, lalu kebijakan tata ruang.
Ini mempengaruhi pola kemiskinan.
Kalau satu kawasan jumlah penduduknya melebihi kapasitas daya tampung sumber daya untuk banyak kebutuhan dasar, seperti jumlah sekolah, utilitas seperti jumlah air baku atau listrik, maka ini semua bisa berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan di kawasan tersebut.
Dulu Pak Harto (Presiden kedua) sampai buat program transmigrasi untuk menghindari konsentrasi penduduk di wilayah padat yang sumber daya terbatas.
Kedua terkait dengan pengaturan tata ruang, termasuk tata ruang ekonomi.
Kalau pemerintah tidak bijak dalam mengatur tata ruang dan lebih memprioritaskan bagi kelompok kaya, maka masyarakat sulit untuk mengakses sumber-sumber ekonomi.
Apalagi, seperti Kota Batam, investasi kita dominasinya adalah padat modal bukan padat karya. Masyarakat hanya menjadi pekerja dan tidak punya dampak efek yang kuat bagi peningkatan ekonomi.
Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, hypermarket diatur zonasinya karena pemiliknya pemodal besar. Hypermarket ini tidak boleh ada di pemukiman, radiusnya itu bahkan sampai 60 kilometer.
Ini agar mereka tidak membunuh toko-toko kecil. Itulah yang disebut dengan tata ruang. Inilah yang semestinya harus diatur oleh pemerintah daerah.