Anggota DPRD Kepri, Sirajudin Nur : Kita Harus Punya Peta Kemiskinan

Saat ini, pemerintah daerah berpacu mendatangkan investor dengan mengandalkan upah buruh murah?

Saya tidak anti investasi modal ya. Itu juga sangat menolong untuk percepatan putaran uang di masyarakat. Tapi harus diimbangi dengan investasi padat karya. Bagaimana investasi itu bisa menumbuhkan sektor ekonomi di sekitarnya. Itu yang penting.

Apakah pemerintah sudah memberi solusi terkait hal ini?

Barangkali saya agak kritik juga soal pola pengentasan kemiskinannya. Ada kekeliruan paradigma dalam pengentasan kemiskinan kita.

Pertama, kemiskinan itu bukan hanya pada aspek ekonomi, ya. Seolah kalau nggak punya uang miskin. Itu salah. Kemiskinan itu multidimensi.

Dalam kemiskinan itu ada aspek budaya yang menyangkut sikap, harapan, motivasi, apatisme, dukungan sosial.

Itu juga mempengatruhi kemiskinan. Karena multidimensi, pendekatannya tidak cukup dengan pendekatan ekonomi, tetapi harus dikerjakan bersama.

Masyarakat miskin itu harus dijadikan subjek bukan hanya sekedar objek.

Kekeliruan kedua, pola pengentasan kemiskinan baru bersifat karitatif, maksudnya kemurahan hati lani pemerintah dengan bantuan langsung tunai.

Pola seperti ini tidak secara signifikan memberikan dampak positif bagi pengurangan angka kemiskinan karena sebetulnya sasaran untuk pengentasan kemiskinan itu adalah upaya kita untuk membentuk kemandirian ekonomi masyarakat, itu yang harus kita tuju.

Masyarakat itu harus dibentuk supaya produktif dengan dukungan dari pemerintah.

Strategi paling efektif bagaimana dan apakah ini sudah dibahas antara legislatif dan eksekutif?

Karena itu menyangkut hajat hidup masyarakat, tentu pemerintah harus mengajak DPRD bicara. Kebetulan saya Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri memang bidangnya kesejahteraan rakyat, mitra saya salah satunya Dinas Sosial.

Tapi apakah penanganan kemiskinan itu domainnya hanya Dinas Sosial? Tentu saja tidak, karena kemiskinan itu multidimensi, maka akan banyak dinas-dinas terkait.

Yang paling dibutuhkan dan ini sudah berkali-kali saya sampaikan, pemerintah harus punya peta jalan penanganan kemiskinan dan masyarakat berpenghasilan rendah.