Suryani Kembali Pimpin KPPI Kepri hingga 2026

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryani SE kembali diamanahkan untuk memimpin Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kepri periode 2021-2026.

Suryani terpilih secara aklamasi untuk memimpin KPPI Provinsi Kepri untuk 5 tahun ke depan dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke 2 yang digelar di Hotel Harris Batam Centre, Selasa 28 September 2021.

KPPI merupakan sebuah organisasi independen yang dijadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas partai politik yang bertujuan untuk mendorong tercapainya kuota 30 persen perempuan dalam Parlemen.

Selain itu, KPPI juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan agar dapat ikut berperan disegala sektor pembangunan, serta mendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam perpolitikan.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya mengemban amanah organisasi KPP Provinsi Kepri ini selama 5 yang lalu dan juga untuk 5 tahun kedepannya," kata Suryani kepada TRIBUNBATAM.id, Rabu (29/9/2021).

Dikatakan Suryani, untuk DPC KPPI di Provinsi Kepri sudah terbentuk di 4 Kota dan Kabupaten, yakni Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.

"Semoga DPC 3 Kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Lingga, Anambas dan Natuna bisa segera terbentuk dan ini menjadi program utama kepengurusan DPD KPPI Kepri ke depannya," harap Suryani.

Baca juga: Realisasi PMA 2020 di Batam Mencapai 643 Juta Dolar Amerika

Baca juga: Gubernur Kepri Minta FTZ Bintan dan Karimun Sama dengan Batam

Disampaikannya, berdasarkan hasil pemilu legislatif 2019 menunjukkan hasil keterwakilan perempuan di DPRD Kepri serta di Kabupaten dan Kota masih rendah.

Yakni di DPRD Kepri hanya 5 orang, Kota Batam 4 orang, Kota Tanjungpinang 11 orang, Kabupaten Bintan 7 orang, Karimun 5 orang, Lingga 1 orang, Anambas 3 orang dan Natuna tidak ada.

Dari data tersebut baru di DPRD Kota Tanjungpinang yang sudah mencapai angka di atas 30 persen dan yang lain masih di bawah 30 persen.

Pihaknya menyadari bahwa ke depan masih perlu kerja keras untuk mewujudkan keterwakilan 30 perempuan baik di legislatif maupun eksekutif.

Untuk itu dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh KPPI, diharapkan masing-masing partai untuk mengirimkan perempuan-perempuan yang bakal dicalonkan nantinya pada 2024.

"Kita lakukan pembinaan, sehingga nanti memiliki integritas dan kapabilitas untuk mengemban amanah sebagai calon yang bukan hanya pelengkap, namun benar-benar diproyeksikan untuk jadi," paparnya.

Menurutnya, keterwakilan perempuan 30 persen di legislatif harus bisa tercapai agar permasalahan perempuan di tengah masyarakat bisa terwakili dan para partai politik harus serius untuk mengkader perempuan yang bergabung.

Jangan hanya dilibatkan pada waktu mau pemilu saja, namun juga harus dilibatkan dalam kepengurusan Parpol.

Bila perlu berikanlah jabatan-jabatan yang strategis, tapi harus karena mampu, integritas dan kapasitasnya, jangan karena kedekatan atau hal-hal lainnya.

"KPPI berkontribusi positif dalam proses mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas perempuan politik Kepri, tantunya kami tidak jalan sendiri, tapi didukung oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," imbuhnya.

Musda tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Kepri yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( P3AP2KB ) Provinsi Kepri, Misni.

Kemudian juga dihadiri langsung Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari dan sejumlah anggota DPRD perempuan dari Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepri.

Kegiatan berlangsung aman dan penuh dengan keakraban. Kegiatan ini dilakukan dengan selalu mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 yang ada. (TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google