Breaking News:

Bupati Natuna Minta Pemerintah Pusat Percepat KEK Perikanan

Bupati Natuna Wan Siswandi meminta pemerintah pusat mempercepat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perikanan di Natuna

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Wina
Bupati Natuna Minta Pemerintah Pusat Percepat KEK Perikanan. Foto Bupati Natuna Wan Siswandi 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Bupati Natuna Wan Siswandi meminta pemerintah pusat mempercepat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perikanan di Natuna.

Diketahui, secara garis besar Natuna dikelilingi laut. Itu pula yang membuat Natuna sebagai salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Indonesia.

Namun sangat disayangkan, dengan terbitnya Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah Pasal 14 ayat 1, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi, antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.

Pemerintah Kabupaten Natuna akhirnya tidak memiliki kewenangan atas pengelolaan laut Natuna itu sendiri.

Sehingga sampai saat ini, nelayan Natuna merasa terganggu dengan adanya nelayan asing yang beroperasi di perairan perbatasan ini.

"Untuk itu kami Pemerintah Kabupaten Natuna, sangat mendukung pemerintah pusat dalam hal pengamanan laut Natuna oleh TNI, Bakamla dan kapal pengawas perikanan KKP.

Sehingga nelayan Natuna merasa aman," ucap Bupati Natuna Wan Siswandi, dalam acara rapat Implementasi Kebijakan Hak Berdaulat (IKHB) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Laut Natuna Utara, secara virtual di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Bukit Arai, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Sekolah Tatap Muka Bakal Dimulai, Ratusan Guru di Natuna Jalani Tes Antigen

Baca juga: Dua Tahanan Cabjari Natuna di Tarempa Dipindahkan ke Rutan Tanjungpinang

Ia melanjutkan, berdasarkan UU nomor 53 tahun 1999, Natuna memiliki luas wilayah 216.113,42 Km2. Daratan seluas 1.978,19 Km2 (0,75 %) dan lautan 218.091,61 Km2 (99,2 %).

Natuna memiliki pulau sebanyak 154 buah. Dari jumlah itu yang sudah berpenghuni sebanyak 27 buah, sedangkan yang belum berpenghuni sebanyak 127 buah, dan ada 7 pulau berbatasan dengan negara lain.

"Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk cepat memperhatikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perikanan dan pengembangan industri pariwisata, termasuk mendorong Geopark Nasional Natuna menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp)," pinta Wan Siswandi.

(*/Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Berita Tentang Natuna

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved