Breaking News:

KEPRI TERKINI

Anggota DPRD Kepri Taba Iskandar: Pemprov Kepri dan Legislatif Harus Klop

Sinergitas antara Pemoprov Kepri dan legislatif, menurut Taba Iskandar khususnya dalam menentukan kebijakan dan program kerja daerah.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Istimewa
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kepri, Taba Iskandar saat menjadi narasumber di Hotel Ibis, Batam, Selasa (26/10/2021). 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kepri, Taba Iskandar menegaskan, jika hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif harus selalu klop dalam hal menentukan kebijakan dan program kerja daerah.

Hal ini disampaikan Taba saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi (rakor) Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan dan Perbatasan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri di Hotel Ibis, Batam, Selasa (26/10/2021).

Menurut legislator senior di partai berlambang pohon beringin ini, pembentukan pemerintahan sebagaimana dibunyikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Baca juga: Gubernur Kepri Temui Pelaku Pariwisata Bahas Nasib Travel Bubble

Baca juga: Taba Iskandar Prediksi Omnibus Law Bawa Angin Segar Bagi Nasib FTZ-BBK

Untuk menjalankan pemerintahan, kata Taba, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka dibentuklah pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerinta Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

"Nah, karena pemerintah dalam menjalankan pemerintahan itu didukung dengan lembaga legislatif, yakni DPR dan DPRD.

Makanya antara eksekutif dan legislatif ini harus saling mendukung dalam menjalankan roda pemerintahan, tentunya harus klop," kata mantan ketua DPRD Batam ini.

Sebagai legislator yang duduk di kursi DPRD Kepri saat ini, dan menjabat sebagai wakil ketua komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Kepri, Taba pun memaparkan soal hubungan kewenangan antara DPRD Kepri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

"Baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, semuanya ada DPRD nya yang sama-sama dipilih oleh rakyat secara demokratis.

DPRD dan Kepala Daerah berada dalam satu bingkai yang sama dalam tata pemerintahan yang disebut denganpemerintahan daerah," jelas Taba lagi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved