Momen Sumpah Pemuda, Sejumlah OKP Ormas Gesa Pembentukan Provinsi Natuna Anambas

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Desakan untuk pemekaran Provinsi Natuna Anambas kembali menguat.

Setelah sebelumnya wacana ini disampaikan oleh eks Bupati Natuna, Hamid Rizal, puluhan anggota Organisasi Kepemudaan (OKP), Ormas dan mahasiswa menyampaikan sikap saat peringatan Sumpah Pemuda ke-93 di Natuna.

Mereka mendatangi kantor DPRD Natuna di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kamis (28/10).

Kedatangan para kader organisasi kepemudaan ini disambut oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar bersama Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda.

Kemudian Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik dan beserta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Baca juga: Ketua Kadin Natuna Sepakat Provinsi Khusus Natuna, Imbas Masuknya Kapal China

Baca juga: Syamsul Bahrum Tolak Wacana Natuna Jadi Provinsi Khusus, INI Alasannya

Desakan pembentukan Provinsi Natuna Anambas menjadi salah satu dari sembilan poin yang mereka sampaikan.

Mereka menilai percepatan pembentukan Provinsi Natuna Anambas dalam rangka pertahanan dan keamanan NKRI.

Ketua KNPI Kabupaten Natuna, Haryadi di depan Ketua dan sejumlah anggota DPRD Natuna menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk selanjutnya diteruskan oleh lembaga DPRD ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Dalam penyampaiannya, Haryadi meminta DPRD terus memperjuangkan peningkatan sosial ekonomi kemasyarakatan, menyikapi kebijakan pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai daerah pertahanan.

Menurut Haryadi, kebijakan pusat yang telah mengucurkan anggaran besar untuk penguatan pengamanan pulau terluar Natuna harus diimbangi dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat Natuna.

"Dengan meningkatnya sistem pertahanan di Natuna, kami berharap peningkatan sosial ekonomi juga bisa menjadi pertimbangan, karena masyarakat sangat membutuhkan itu.

Kami khawatir, pertahanan yang kuat ini tidak diimbangi peningkatan ekonomi sosial, maka daerah kita akan tertinggal," ujar Haryadi.

Terkait hal ini DPRD memiliki peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Mereka berharap DPRD dapat melakukan perjuangan ke pemerintah pusat meningkatkan status ekonomi sosial di daerah kita ini.

Baca juga: Wacana Natuna Jadi Provinsi Khusus, Anggota DPD RI Richard Pasaribu : Cukup Berat

Baca juga: Ketua Komisi II DPR RI Sebut Tak Ada Urgensi Usulan Provinsi Khusus dengan Konflik Laut Natuna

Berikut pernyataan sikap seluruh organisasi kepemudaan dan mahasiswa Natuna.

Pertama selalu setia menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI di perbatasan ujung utara.

Kedua mendukung peningkatan pertahanan dan kemanan di Natuna perbatasan utara Indonesia, ketiga Mendukung pemberantasan ilegal Fishing di Laut Natuna Utara.

Keempat mendukung pembangunan pelabuhan samudra dan pembangunan Bandara Internasional dalam rangka membangkitkan kembali Natuna sebagai poros maritim dan kejayaan jalur Sutra di Laut Natuna.

Kelima mendukung pemerintah dalam rangka peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat Natuna seperti peningkatan fasilitas di bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, perdagangan, industri migas, dan usaha kecil menengah.

Keenam mendukung percepatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur di Kabupaten Natuna.

Ketujuh mendukung pembangunan fasilitas Pemuda dan Olahraga dalam rangka pemberdayaan Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan di daerah perbatasan utara Indonesia.

Kedelapan mendukung perlindungan terhadap ekosistem laut Natuna utara serta pemberdayaan masyarakat nelayan di perbatasan utara Indonesia.

Sembilan mendukung percepatan pembentukan Provinsi Natuna Anambas dalam rangka pertahanan dan keamanan NKRI.

KATA Legislator Senayan Tentang Provinsi Baru

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri sebelumnya menjadi perbincangan.

Konflik dengan Cina menjadi sebabnya.

Armada kapal Cina masuk ke wilayah kedaulatan Negara Kesatuaan Republik Indonesia.

Selain konflik di Laut Natuna, muncul usulan pembentukan provinsi khusus oleh Bupati Natuna yang ketika itu masih dijabat oleh Abdul Hamid Rizal.

Baca juga: NATUNA Dikabarkan Bakal Jadi Provinsi Khusus, Ini Kata Plt Gubernur Kepri dan Bupati Natuna

Baca juga: Wacana Natuna Jadi Provinsi Khusus, Anggota DPD RI Richard Pasaribu : Cukup Berat

Usulan ini pun menuai pro kontra, termasuk tanggapan. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia angkat bicara soal wacana provinsi khusus itu.

Ia menilai usulan agar Kabupaten Natuna menjadi provinsi khusus tidak memiliki urgensi.

Dilansir Kompas.com, Doli menilai tidak ada kaitan antara peristiwa klaim China terhadap perairan Natuna dan kepentingan Natuna menjadi provinsi.

"Kalau pun ada usulan mereka mau provinsi sendiri, alasan bahwa sekarang ini salah satu wilayah di Natuna itu mau diklaim oleh Cina, itu tidak menjadi pertimbangan utama untuk melahirkan Provinsi Natuna. Kecuali ada alasan yang lain," kata Doli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, urusan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Doli meminta Pemkab Natuna tak perlu khawatir.

"Kalau urusan mau mengganggu wilayah atau negara lain, mau jadi provinsi pun, itu juga mereka bisa lakukan. Artinya jangankan kabupaten atau provinsi yang mereka ganggu, negara scoop-nya lebih besar. Jadi nggak ada relevansinya dengan mau dibentuk provinsi," tegas Doli.

Saat ini, pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Ia mengatakan Kabupaten Natuna tidak ada dalam daftar calon daerah otonomi baru yang telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Kepala Staf TNI AU Resmikan 4 Skuadron di Natuna, Jaga Wilayah Perbatasan Kepri

Baca juga: Warga Anambas Temui DPD RI Dapil Kepri Bahas Pembentukan Kabupaten Baru

"Sampai hari ini di Kemendagri sudah terdaftar sekitar 315 calon daerah otonomi baru, baik provinsi maupun di kabupaten atau kota. Saya belum lihat sepenuhnya, tetapi setahu saya di Natuna tidak ada (dalam daftar)," jelasnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal mengusulkan kepada pemerintah pusat agar wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi provinsi Khusus.

Usul tersebut sebagai sikap menanggapi adanya laporan aktivitas kapal China di perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Laut Natuna Utara.

"Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar supaya memperkuat/meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas," kata Hamid dalam keterangan tertulisnya Sabtu (4/1/2019).

Hamid merujuk pada aturan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna.

"Dengan dijadikannya Natuna sebagai provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola, dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau," ucapnya.(TribunBatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Natuna