Breaking News:

Banleg DPR RI Kunjungi Kepri, Bareng Gubernur Bahas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama

Tim Banleg DPR RI Firman Soebagyo menggelar rapat pembahasan RUU pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepri

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Tri Indaryani
ISTIMEWA
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) bersama Ketua Tim Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firman Soebagyo menggelar rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepri. 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) bersama Ketua Tim Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firman Soebagyo menggelar rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepri.

Rapat ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Banleg DPR RI di Kepri.

Kunjungan kerja ini juga diikuti beberapa anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P.

Di antaranya, Sturman Panjaitan, Ichsan Soelistio, dan Arteria Dahlan. 

Gubernur secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan ini, tentunya sangat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Kepri untuk menyampaikan beberapa kepentingan daerah kepada pemerintah pusat. 

Beberapa kepentingan mendesak masyarakat Kepri adalah kehadiran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepri.

Sebagaimana diketahui, selama ini masyarakat Kepri masih harus ke Pekanbaru untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau. 

"Dengan berbagai kompleksitas masalah peradilan yang ada di Kepri, sudah sangat sewajarnya bagi Kepri memiliki Pengadilan Tinggi sendiri," ujar Gubernur saat rapat bersama di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang,Kamis (11/11/2021).

Baca juga: SELURUH Bangunan Sudah Rata Tanah, Walikota Batam Ungkap Konsep Jalan di Nongsa

Baca juga: DERETAN Promo Kuliner Harbolnas 11.11 di Batam, Beri Diskon Besar-Besaran hingga 14 November 2021

Gubernur melanjutkan dengan akan berdirinya Pengadilan Tinggi di Kepri maka hal tersebut sangat membantu masyarakat Kepri untuk mencari keadilan.

Jaminan atas keadilan merupakan amanat dari Konstitusi sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yaitu "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". 

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved