Breaking News:

KEPRI TERKINI

UMP Kepri 2022 Naik 1,49 Persen, Ini Kata Pengamat Ekonomi UMRAH Tanjungpinang Winata

Pengamat ekonomi UMRAH Tanjungpinang Winata Wira memberikan tanggapannya terkait kebijakan Gubernur tetapkan UMP Kepri 2022 naik 1,49 persen

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
UMP Kepri 2022 Naik 1,49 Persen, Ini Kata Pengamat Ekonomi UMRAH Tanjungpinang Winata. Foto Pengamat Ekonomi UMRAH Tanjungpinang, Winata Wira M. Ec 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri 2022 naik sebesar 1,49 persen.

UMP Kepri 2022 naik Rp 44.712 dibanding tahun lalu. Yakni dari Rp 3.005.460 menjadi Rp 3.050.172.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Winata Wira M. Ec menilai, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan UMP Kepri 2022 sebesar 1,49 persen ini merupakan yang terendah sejak tahun 2017 yang lazimnya menembus angka 8 persen.

Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, menurutnya kenaikan ini masih lebih baik. Mengingat di tahun 2021 tidak terjadi perubahan sama sekali pada besaran Upah Minimum.

Wira juga menyorot kian melebarnya gap antara ekspektasi buruh dan pengusaha, ikut dipicu oleh implementasi UU Cipta Kerja yang menjadi dasar dari penetapan UMP 2022 di seluruh Indonesia.

"Kalangan buruh masih menggunakan perspektif UU yang lama dengan formula KHL (Kebutuhan Hidup Layak, red),” ujar Wira, baru-baru ini.

Meski begitu, ia menilai pro kontra dan penolakan terhadap penetapan upah minimum, bukanlah hal yang baru dan tidak perlu dianggap aneh.

Baca juga: Berapa UMK Natuna 2022? Kadisnakertrans Tunggu SK Gubernur Kepri Soal Upah Minimum

Baca juga: BAHAS Upah Minimum, Gubernur Kepri Ikuti Video Conference Bersama Menkopolhukam 

Hal ini tidak lain dipicu oleh dua kepentingan prinsip yang saling berseberangan antara pengusaha dan buruh.

"Dikotomi dalam ekonomi itu sudah biasa namun pada akhirnya tetap akan dicapai keseimbangan, apakah secara alamiah atau secara administratif," kata Wira.

Maka itu, penetapan UMP harus dilakukan oleh pemerintah sebagai representasi negara untuk menengahi dua kelompok kepentingan yang saling berhadap-hadapan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved