Breaking News:

KEPRI TERKINI

Tanjung Pinang Hingga Bintan Tunggu UMK 2022, Masih Tunggu Pemprov Kepri

Pemerintah daerah di Pulau Bintan masih menunggu kejelasan UMK 2022 dari Pemprov Kepri.

TribunBatam.id/Noven Simanjuntak
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Tanjungpinang, Hamalis masih menunggu keputusan UMK 2022 dari Gubernur Kepri. Kondisi serupa juga dialami Kabupaten Bintan. 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro (Disnaker) Kota Tanjungpinang belum menerima Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terkait usulan Upah Minimum Kota (UMK) Tanjungpinang tahun 2022.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Tanjungpinang, Hamalis mengatakan, sesuai aturan penandatanganan Surat Keputusan usulan UMK Kabupaten/Kota paling lambat dilakukan Selasa (30/11/2021).

Dewan Pengupahan Kota (DPK) bersama pihak terkait sebelumnya membahas jika UMK Tanjungpinang naik sekitar 1,30 persen atau sebesar Rp 40 ribu dari UMK 2021.

Ini artinya jika mendapat persetujuan Pemprov Kepri, UMK 2022 Tanjungpinang menjadi Rp 3.053.619.

"Kami belum tahu apa sudah diputuskan oleh Gubernur atau tidak. Karena kita juga belum terima," ujarnya sesudah menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Tanjungpinang.

Baca juga: Keputusan Angka UMK Batam 2022 di Tangan Gubernur Kepri, Pemko tak Bisa Turut Campur

Baca juga: UMK Lingga Tahun 2022 Naik Rp 13.592, Menyesuaikan Nilai UMP Provinsi Kepri

Menurut Hamalis, biasanya informasi putusan UMK Tanjungpinang sebagaimana tiap tahunnya akan masuk di grup pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Tanjungpinang.

"Biasa di grup kita ada tuh, tapi sampai detik ini belum terlihat juga," terangnya.

Hamalis menduga, terkendalanya putusan Gubernur Kepri terkait usulan UMK Tanjungpinang 2022 karena adanya faktor penangguhan dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

"Inikan sebenarnya terganggu, karena beberapa hari yang lalu putusan Mahkamah Konstitusi tentang penangguhan UU Cipta Kerja," sebutnya.

Ia pun menilai, adanya tafsiran dari berbagai pihak terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja membuat keputusan Gubernur Kepri berada pada situasi simalakama.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved