KEPRI TERKINI
Pemprov Kepri Bangun Mal Pelayanan Publik di Tanjung Pinang, Dukung Layanan Berbasis Digital
Pemprov Kepri mendukung program pemerintah dalam transformasi pelayanan publik berbasis digital. Salah satunya dengan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
lihat foto
KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Pj Sekdaprov Kepri), Lamidi menghadiri langsung Rapat Koordinasi Percepatan Transformasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Kepri didorong untuk segera melakukan transformasi pelayanan publik dengan memantapkan pelayanan publik berbasis digital (online) dan keterlibatan masyarakat.
"Kami terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, kondisi geografis daerah kita yang terpisah oleh pulau-pulau, menjadikan Pemprov Kepri belum bisa secara optimal melakukan transformasi pelayanan publik secara digital yang menjangkau seluruh pemerintah kabupaten," jelas Lamidi di Hotel Marriot, Batam, Kamis (2/12/2021).
Lamidi memahami, salah satu wujud dari transformasi birokrasi pelayanan publik adalah dengan merealisasikan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Baca juga: Tunggu Hibah dari Pemerintah Riau, Gedung MPP Bakal Dikelola BP Batam dan Pemko
Baca juga: Sekdaprov Kepri Minta Kadis DKP Data Lokasi Potensial Pengembangan Budidaya Hasil Laut
MPP diharapkan, bisa menjadi pertemuan antara upaya pemerintah dan harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan terintegrasi.
Terkait mewujudkan MPP, Lamidi mengakui baru terealisasi di Kota Batam.
Hal ini karena Kota Batam banyak hadir mal-mal besar.
Saat ini sedang dalam persiapan realisasi MPP di salah satu Mal di Tanjungpinang.
Sementara Kabupaten/Kota lainnya belum bisa diadakan MPP karena tidak mempunyai mal.
"Kendati demikian, kami terus melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota terkait rencana realisasi MPP ini," ungkap Lamidi.
Sementara Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa menyebutkan transformasi organisasi birokrasi menuntut adanya kolaborasi dan sinergi yang dibangun, baik secara horizontal dan vertikal pada setiap instansi pemerintah.
Baca juga: Wakil Gubernur Kepri Buka Turnamen Voli, Serukan Semangat Sportivitas
Baca juga: Presiden Jokowi Ungkap 6 Kebijakan Utama Tahun 2022, Gubernur Kepri Beri Atensi
Hal lainnya, yakni mengubah cara kerja, kultur, dan cara berpikir (mindset) sehingga nantinya organisasi birokasi dapat semakin adaptif, agile, dan fluid dalam memberikan pelayanan prima.
Dengan karakter seperti good governance, fokus pada pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, inovatif, responsif dan berorientasi pada hasil.
"Salah satu cara untuk melaksanakannya yakni dengan mewujudkan MPP.
Sebab merupakan sebuah konsep one stop servis area, kolaborasi banyak pihak dalam satu gedung.
Tidak mesti harus berada dalam sebuah mal. Ada tempat yang luas dan bisa merealisasikan konsep mal yang terintegrasi dan bisa mendorong kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder lainnya," tutupnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita Tentang Kepri
