Pertanyakan UMK 2022 Tak Naik, FSPMI Bintan segera Bertemu Plt Bupati, Ini Harapannya

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bintan akan bertemu dengan Plt Bupati Bintan untuk membahas terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan tahun 2022.

Hal itu disampaikan Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Bintan, Andi Sihaloho.

"Setelah kita berkoordinasi dengan Disnaker Bintan kemarin saat aksi demo, kita rencananya akan ketemu dengan Plt Bupati Bintan Kamis depan," tuturnya, Jumat (10/12/2021).

Andi melanjutkan, sementara ini pihaknya belum berencana melakukan aksi demo lanjutan.

"Nanti kita dengar dulu apa penjelasan Plt Bupati Bintan terkait UMK Bintan tahun 2022 tidak naik," katanya.

Andi juga menyebutkan, pada agenda jumpa itu pihaknya akan meminta agar Plt Bupati Bintan bisa menaikkan UMK Bintan tahun 2022.

Itu dengan merekomendasikan ulang UMK Bintan tahun 2022 ke Pemprov Kepri dengan kenaikan 5 persen.

Baca juga: Demo Buruh Tolak UMK 2022, FSPMI Bintan Sebut Kantor DPRD Sepi Macam Kuburan

Baca juga: Gubernur Kepri Hormati Aksi Demo Buruh di Batam Tolak Hasil UMK 2022

"Tidak 5 persen, minimal 2,92 persen lah ada kenaikan UMK Bintan tahun 2022 nanti," jelasnya.

Sebelumnya diberitakna, ratusan buruh di Bintan menggelar aksi demo di Pintu Masuk Kawasan Industri Seri Kuala Lobam, Kamis (9/12/2021).

Dalam aksi itu, ada tiga poin yang menjadi tuntutan FSPMI Bintan.

Yakni menolak (SK) Gubernur Kepulauan Riau, nomor 1366 tahun 2021 yang menetapkan nilai UMK Bintan tahun 2022 sebesar Rp 3.648.714.

Selanjutnya, menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan terakhir meminta UMK Bintan tahun 2022 dinaikkan sebesar 5 persen.

UMK Tak Naik 2 Tahun

Diberitakan sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bintan miris dengan terbitnya SK Gubernur Kepri No.1366 tahun 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan.

Dalam SK itu menetapkan nilai UMK Bintan tahun 2022 sebesar Rp 3.648.714.

Hal ini berarti selama 2 tahun berturut-turut tidak ada kenaikan UMK Bintan sejak tahun 2020.

Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Bintan, Andi Sihaloho mengatakan, tidak naiknya UMK Bintan ini merupakan sebuah diskriminasi terhadap semua buruh di Bintan.

Pasalnya dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), hanya Bintan yang tidak mengalami kenaikan satu Rupiah pun.

"Kami sangat menyayangkan ketika Pemerintah dalam hal ini menggunakan PP 36 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja 2020 dalam penetapan upah minimum kabupaten. Dalam hal penetapan UMK seharusnya Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) harus difungsikan dan tidak semata-mata data dari BPS," terangnya.

Lanjutnya, sesuai data yang dikeluarkan oleh BPS Bintan dalam perhitungan UMK, sampai saat ini pihaknya tidak tahu asal muasal dan kebenarannya.

Dari data yang pihaknya peroleh dari laman wagepedia.kemnaker.go.id, bahwa rata-rata Konsumsi Perkapita Kabupaten Bintan adalah yang terendah di antara 7 Kabupaten/Kota di Bintan.

Yakni Rp 1.211.579 ; Kabupaten Lingga: Rp 1.255.939; Kabupaten Natuna: Rp 1.363.540 ; Kabupaten Karimun : Rp 1.387.154 ; Kabupaten Anambas : Rp 1.486.441 ; Kota Tanjungpinang : Rp 1.863.506 dan Kota Batam : Rp 2.067.955.

Pihaknya menilai, rata-rata Konsumsi Perkapita 2021 Kabupaten Bintan sangat tidak masuk akal di angka Rp 1.211.579.

"Bila dibandingkan dengan hasil survei KHL yang dilakukan DPK pada tahun 2020 bahwa KHL Bintan di angka Rp 2.738.363," ungkapnya.

Andi menambahkan, karena tak ada kenaikan UMK Bintan, FSPMI Bintan rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa meminta Gubernur mencabut SK Gubernur Kepri No.1366 tahun 2021 dan Bupati Bintan merekomendasikan ulang kepada Gubernur Kepri untuk UMK Bintan 2022 sebesar Rp 3.755.256.

Aksi unjuk rasa dengan minimal 500 orang akan digelar di pintu kawasan Lobam mulai tanggal 9 Desember 2021 hingga waktu yang tidak terbatas hingga rekomendasi buruh dipenuhi.

"Kami berharap pemerintah kabupaten bisa mendengarkan aspirasi buruh," tutupnya.

(TRIBUNBATAM.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google