Breaking News:

CATAT! Ini yang Perlu Diketahui dari UU HPP Klaster Pajak Penghasilan

Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2021.

ISTIMEWA
Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2021. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021.

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diterbitkan bertujuan untuk :

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;

b. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;

d. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan

e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Salah satu ruang lingkup pengaturan pada UU HPP ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), antara lain pengaturan tarif dan bracket PPh Orang Pribadi (OP), penyederhanaan tarif PPh Badan, batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi WP OP, dan pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Pengaturan untuk PPh ini berlaku mulai tahun pajak 2022.

Perubahan tarif dan bracket PPh OP bertujuan untuk meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan menengah/bawah.

Di mana pada pengaturan ini, batasan bawah untuk penghasilan yang dikenakan pajak yang awalnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) naik menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan batasan atas tarif yang sebelumnya hanya maksimal di angka 30% ditingkatkan menjadi 35% dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar. Tabel Tarif PPh OP sebagai berikut:

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved