Breaking News:

KARIMUN TERKINI

Kepala Desa Sugie Dituding Terlibat Pungli Pegurusan Tanah, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Kepala Desa Sugie Kecamatan Moro, Mawasi diterpa isu pungutan liar (Pungli) atas Pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) tahun 2019.

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.id/YENI HARTATI
Kuasa Hukum dari Kepala Desa Sugie, yakni Trio Wiramon mengklarifikasi atas pungli yang dilakukan oleh Mawasi, pada (25/12/2021). 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Kepala Desa Sugie Kecamatan Moro, Mawasi diterpa isu pungutan liar (Pungli) atas Pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) tahun 2019.

Yakni pihaknya disebut melakukan pemungutan Rp 100 ribu per setiap pemilik tanah tersebut.

Terkait kabar tersebut, Mawasi melakukan klarifikasi melalui Kuasa Hukumnya yakni Trio Wiramon.

Trio Wiramon membantah dan menyebut jika tudingan tersebut keliru dan mencemarkan bahkan bersifat tendensius yang sangat merugikan kredibilitas dan nama baik.

"Tudingan tersebut keliru dan mencemarkan bahkan bersifat tendensius yang sangat merugikan kredibilitas dan nama baik saudara Mawasi selaku kepala Desa," ucap Trio Wiramon.

Pihaknya menambahkan, uang Rp 100 ribu yang dipungut ke setiap pemilik tanah itu digunakan untuk  biaya materai, operasional pengukuran, konsumsi serta penggandaan dokumen yang sudah disepakati bersama.

Baca juga: DERETAN Upaya Bupati Bangun Ekonomi Masyarakat di Natuna

Baca juga: Promosikan Wisata, Lingga Bakal Bangun Ikon Bunda Tanah Melayu di Daik

"Sebelumnya sudah disepakati bersama sesuai berita acara kesepakatan pada tanggal 28 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Kepala 
Desa Sugie, Ketua BPD dan Anggota DPD Desa Sugie, serta Kadus RW RT se-Desa Sugie, Pemuda dan seluruh tokoh masyarakat Desa Sugie," jelasnya.

Dengan begitu, tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sugie Mawasi sudah sesuai dengan peraturan Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dan tetuang dalam Nomor 25/SKN/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang kini selanjutnya disebut SKB.

"Apabila mencermati SKB tersebut, maka sangat jelas pembiayaan tidak ditetapkan dalam anggaran maka masyarakat dapat dibebani untuk pembiayaan PTSL," tambahnya.

"Bahkan tidak tanggung apabila merujuk ke dalam SKB tersebut, biaya pengurusan mencapai Rp 350 ribu," terangngnya.

Namun hal tersebut tidak dilakukan mengingat perekonomian masyarakat yang tidak mungkin untuk membayar sebesar itu.

Terakhir, kepala Desa Sugie Mawasi meminta masyarakat untuk memahami kondisional keuangan desa yang tidak memiliki anggaran untuk menanggung seluruh pembiayaan PTSL tersebut.

"Dengan ini, Mawasi selaku Kepala Desa Sugie Kecamatan Moto ini, tidak ingin mengintervensi jalannya supremasi hukum, kami serahkan semua pada apparat penegak hukum," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved