Breaking News:

Sepanjang 2021, 23 Anak di Karimun Bermasalah dengan Hukum, Paling Banyak Kasus Pencurian

Bapas Kelas II Tanjungpinang melakukan pendampingan kepada 23 anak bermasalah dengan hukum di Karimun. Hasilnya 1 kasus dilakukan diversi

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Yeni Hartati
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir pada Pos Bapas Tanjungbalai Karimun, Ade Maharta Gunawan, saat melakukan pendampingan terhadap anak bermasalah dengan hukum 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 23 kasus anak berkonflik dengan hukum di Kabupaten Karimun, mendapatkan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Tanjungpinang.

23 kasus tersebut seluruhnya terjadi selama tahun 2021, dan satu di antaranya mendapatkan diversi atau peralihan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana.

Dari 23 kasus tersebut, paling banyak tindak pidana pencurian sebanyak 13 kasus, kemudian persetubuhan dan perbuatan cabul sebanyak 7 kasus.

Selain itu, disusul kasus narkotika sebanyak 1 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 1 kasus dan penganiayaan sebanyak 1 kasus.

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir pada Pos Bapas Tanjungbalai Karimun, Ade Maharta Gunawan menjelaskan, anak berkonflik dengan hukum ini, yakni anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

"Pendampingan dilakukan sejak dari tahap penyidikan Polres Karimun, kemudian pelimpahan berkas perkara tahap 2 di Kejaksaan Negeri Karimun, hingga persidangan anak di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun," ucap Ade, belum lama ini.

Ade menambahkan, diversi yang dilakukan yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang istilah Diversi.

Baca juga: Kepala Desa Sugie Dituding Terlibat Pungli Pegurusan Tanah, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Baca juga: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Marah, Minta Prada Yotam Bugiangge Dihukum

"Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan," jelasnya.

Kemudian di Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012, anak yang diduga melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan Diversi.

"Lebih lanjut pada pasal 7 ayat 2, syarat dilaksanakan diversi yaitu ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana," tambahnya.

Sementara itu, satu perkara yang bisa diversi yakni perkara penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan yang tertuang dalam pasal 351 KUHP.

Diversi ini telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun. Sehingga anak dikembalikan kepada orang tua atau wali.

Ade berharap, hal ini dapat menjadi perhatian dan kerja sama semua kalangan agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

"Sangat diperlukan penyuluhan edukasi tentang hukum kepada anak untuk mencegah anak melakukan tindak pidana, karena banyak tindak pidana yang tidak bisa dilakukan diversi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Pos Bapas Tanjungbalai Karimun merupakan perpanjangan tangan dari Bapas Kelas II Tanjungpinang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau

(Tribunbatam.id/YeniHartati)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved