JAWABAN Gubernur Kepri Terkait Polemik Kasasi UMP 2021 yang Dituntut Buruh Batam

Lantas kenapa memilih Taman Aspirasi?

Karena taman ini milik publik dan jantung pusat kota Batam.

Pihaknya berharap pemerintah menemui mereka.

Adapun fasilitasnya toilet umum, dapur umum dan listrik.

"Kami disini mengawal upah yang kemarin untuk 2021 Gubernur melakukan kasasi setelah putusan dari PTUN Tanjung Pinang dan PTTUN Medan. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka kita bentuklah posko ini," katanya.

Ia berharap dengan adanya posko ini, buruh di kota Batam bisa melihat kondisi upah di Batam cukup memprihatinkan.

Lantaran kenaikannya masih menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021 atau kenaikannya sebesar 0.85 persen atau Rp 35 ribu tak sebanding dengan kondisi ekonomi di Kota Batam.

"Misalnya, harga telur tadinya 10 butir Rp 15 ribu, sekarang Rp 20 ribu. Tadinya harga minyak goreng 2 kilo Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu, sekarang Rp 30 ribu. Hal ini sebenarnya sudah warning buat pemerintah bahwasanya kenaikan Rp 35 ribu itu tak sesuai lagi," papar Ramon.

Menurutnya tak mungkin pemerintah bercita-cita menaikkan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 2.5 persen, tapi upahnya hanya mengalami kenaikan sebesar 0.85 persen. Oleh sebab itu, pihaknya masih mengajak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bermusyawarah. 

"Inflasi 2022 yang perkiraannya 1.2 atau 1.3 persen tapi upahnya naik 0.85 persen. Ini tak seimbang," ujar Ramon.

Ia juga menuturkan di Indonesia ada 5 Guburnur yang tak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021 itu.

Lantaran MK Omnibus Law ini berdampak kepada masyarakat, maka pihaknya meminta Gubernur untuk melakukan revisi.

Jika Gubernur tak juga merivisi, buruh tetap berjuang terus.

Kalau tak merevisi, 2024 mendatang pihaknya tak akan memilih pemerintah yang sama.

"Hanya bapak Gubernur yang bisa menghentikan kegiatan ini," tegasnya.