Nasib Terbaru Pencairan JHT, Diprotes Buruh se-Indonesia & Menaker Ditantang Debat oleh Hotman Paris

Program ini memiliki 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh oleh pesera JKP yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.

"Dengan demikian saat ini berlaku 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP," kata Ida.

Ditantang Hotman Paris Debat Terbuka

Sebelumnya pengacara top Hotman Paris Hutapea menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial, pada Ahad (20/2/2022).

"Kali ini khusus untuk Menteri Ketenagakerjaan, saya tidak setuju dengan dikeluarkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatakan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) hanya bisa dicairkan di umur 56, walaupun pada saat itu pekerja tersebut telah di-PHK," kata Hotman Paris dalam video unggahannya.

Lebih lanjut, Hotman menantang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah melakukan debat terbuka, jika memang Menaker merasa bertanggung jawab atas isi dari Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut.

"Maka dengan ini, kalau benar Menaker bertanggung jawab atas isi peraturan tersebut. Saya menantang debat terbuka, di manapun Ibu Menaker, untuk membahas Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut," terang Hotman.

Baca juga: Apindo Batam Mengejak Seluruh Pekerja Awasi Dana JHT

Baca juga: Begini Cara Cek Saldo JHT BPJamsostek Lewat Aplikasi JMO, Bisa Pakai SMS

Hotman menegaskan, semua ini ia lakukan demi kepentikan pekerja, bukan karena ia memiliki ambisi politik.

Seperti dikutip dari tribunnews.com, Hotman juga menyebut dirinya tak tertarik menjadi menteri.

Hotman menekankan, tantangan debat terbuka pada Menaker Ida murni karena ia merasa tidak ada logika dalam Permenaker tentang JHT tersebut.

"Ini semua saya lakukan demi kepentingan pekerja, tidak ada ambisi politik, karena saya tidak tertarik jadi Menteri, murni hanya karena saya melihat tidak ada logika apapun dalam peraturan tersebut," tegas Hotman.

.

.

.

(*/ TRIBUNBATAM.id)