Harga LPG Non Subsidi Naik Lagi Dapat Picu Kelangkaan Gas Melon 3 Kg
Anggota DPR RI Mulyanto khawatir, kenaikan harga LPG non subsidi secara beruntun dapat picu kelangkaan gas melon 3 kg
JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto ikut menyoroti kenaikan harga LPG non subsidi secara berturut-turut dalam tiga bulan terakhir.
Ia khawatir kondisi itu dapat menimbulkan kelangkaan gas melon 3 kilogram (kg).
Lantaran pelanggan yang sebelumnya menggunakan LPG non subsidi, diperkirakan beralih membeli LPG gas melon bersubsidi.
Jika itu terjadi, imbasnya gas melon 3 kg dapat mengalami kelangkaan yang mengakibatkan harga di tingkat pelanggan melebihi HET (harga eceran tertinggi).
“Hal itu sangat mungkin terjadi. Sekarang ini saja sekitar 12 juta pelanggan gas melon 3 kg adalah mereka yang tidak berhak,” ujar Mulyanto, Jumat (4/3/2022) dilansir dari Tribunnews.com.
Menurutnya, ekonomi masyarakat saat ini masih tertekan akibat pandemi dan ketika mendapat tekanan harga, maka pelanggan LPG non subsidi akan mencari jalan keluarnya sendiri yaitu membeli LPG bersubsidi yang lebih murah.
Apalagi, distribusi gas melon 3 kg masih bersifat terbuka, atau dijual bebas dengan pengawasan pemerintah yang sangat minim.
“Tidak ada pembatasan khusus, karenanya LPG bersubsidi ini terbuka untuk dibeli oleh pelanggan yang selama ini menggunakan LPG non subsidi,” ujar Mulyanto.
Baca juga: HARGA Gas Non Subsidi Naik, Komisi II DPRD Batam Cemas Warga Bakal Serbu Gas 3 Kg
Baca juga: Daftar Harga LPG Non Subsidi Terbaru di Karimun Tahun 2022
Diketahui, PT Pertamina (Persero) telah naiknya harga LPG non subsidi menjadi Rp 15.500 per kg, seiring kenaikan acuan CP Aramco yang mencapai 775 dolar AS per barel.
Komisi VII DPR: Beban Rakyat Semakin Bertambah
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, kenaikan LPG non subsidi yang dilakukan Pertamina sudah dua kali sejak Desember 2021, di mana hal ini mencerminkan tidak adanya perhitungan secara cermat.
"Kenaikan harga ini akan mempengaruhi inflasi kita, daya beli masyarakat kan belum pulih. Pandemi belum berakhir, omicron masih tinggi, jadi beban rakyat semakin bertambah," ujar Mulyanto saat dihubungi, Rabu (2/3/2022).
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengembangkan opsi kebijakan inovatif yang tidak memberatkan masyarakat, apalagi sekarang harga sejumlah harga bahan pokok pun mengalami kenaikan.
Ia menyebut, melonjaknya harga energi dunia akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina, sejatinya punya dua sisi yakni sisi negatif dan sisi positif.
Secara normatif, kata Mulyanto, tugas pemerintah adalah mengurangi pengaruh sisi negatif dan meningkatkan pengaruh sisi positifnya bagi pembangunan nasional.