Breaking News:

DISKOMINFO LINGGA

Badan Permusyawaratan Desa Diminta Bantu Majukan Pembangunan dan Awasi Dana Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan bisa berperan dalam meraih kemajuan pembangunan di desa. Termasuk dalam mengawasi anggaran dana desa.

Penulis: Febriyuanda | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.id/FEBRIYUANDA
Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy saat melantik BPD di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Lingga Timur. 

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy berharap banyak kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk kemajuan pembangunan di desa. 

Pemerintah Kabupaten Lingga juga telah melantik sebanyak 279 anggota BPD dari 75 Desa se-kabupaten Lingga

Neko juga melantik tiga Badan permusyarawatan desa (BPD) di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Lingga Timur, Jumat (4/3/2022) .

Adapun tiga BPD desa yang dilantik tersebut antara lain, BPD Sungai Pinang, BPD Belungkur Kecamatan Lingga Timur dan BPD Laboh Kecamatan Senayang.

Neko berharap, para BPD yang sudah dilantik dapat bekerja dengan tupoksi.

"Semoga menjadi wadah legislasi di desa untuk kemajuan pembangunan di desa," ujar Neko.

Baca juga: Satlantas Polres Bintan Bagikan Sembako Bagi Warga tak Mampu dan Terdampak Covid-19

Baca juga: BEGINI Kondisi Ruang Kelas SMAN 1 Kepulauan Posek Lingga, Semangat Raih Akreditasi Sekolah

Menurutnya BPD ke depan memiliki peran yang sangat penting, dalam mengawasi anggaran dana desa.

Di mana anggaran yang cukup besar tersebut membutuhkan pengawasan yang maksimal dari BPD dan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam membangun dari desa.

"Tentu kami berharap agar BPD dapat bekerja maksimal dan dalam hal ini kita juga berharap BPD dapat menjaga hubungan harmonis dengan semua stakeholder yang ada di desa, untuk melakukan pengawasan yang efektif," tutur pria 34 tahun ini.

Untuk diketahui Pembentukan BPD senditi termaktub dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Yang kemudian diperkuat dengan Permendagri nomor 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (TRIBUNBATAM.id/Febriyuanda)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved