Breaking News:

BATAM TERKINI

Petugas dari 6 Klinik Dikerahkan untuk Tes PCR Wisman yang Masuk Batam Lewat Pelabuhan

Saat ini petugas dari 6 klinik di Batam dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan tes PCR para wisman yang datang melalui pelabuhan.

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Tri Indaryani
TribunBatam.id/RomaUlySianturi
Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Survailance Epidemiologi KKP Batam Romer Simanungkalit menuturkan, saat ini permasalahan yang dialami oleh PPLN melalui Pelabuhan Internasional Batam Center sudah teratasi. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Survailance Epidemiologi KKP Batam Romer Simanungkalit menuturkan, saat ini permasalahan yang dialami oleh PPLN melalui Pelabuhan Internasional Batam Center sudah teratasi.

Untuk pemeriksaan PCR di tiap pelabuhan merupakan kewenangan dari pihak Laboratorium atau Rumah Sakit Swasta, yang bekerjasama dengan KKP dan otoritas Pelabuhan.

"Hari pertama kemarin itu kurang komunikasi saja. Mereka juga sepertinya tidak menyangka bahwa akan sebanyak itu yang datang melalui Batam Center," ujar Romer, Senin (4/4/2022).

Diakuinya keberadaan konter untuk pemeriksaan PCR mandiri, merupakan kewenangan otoritas pelabuhan dalam penyediaan lokasi.

Untuk itu, saat ini pihaknya juga mengaku telah meminta pihak Laboratorium Swasta dan Rumah Sakit guna melakukan penambahan petugas di area Pelabuhan Internasional Batam Center.

Baca juga: Wisatawan Mancanegara Dilarang Masuk Batam Jika Belum Vaksin Covid-19

Baca juga: ATURAN Jika Ingin Mudik Naik Kendaraan Umum, Tak Perlu PCR dan Antigen Jika Sudah Booster

"Sejak tanggal 2 kemarin sudah kita minta agar ditambah petugas disana. 6 klinik yang dikerahkan kesana, untuk lokasi pemeriksaan PCR mandiri, itu kewenangan dari pihak Pelabuhan bukan di kami," katanya.

Romer menambahkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, KKP Batam hanya berwenang pemeriksaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Di mana biayanya akan dibebankan kepada negara.

"Nggak ada urusan KKP sebenarnya ke sana, kami hanya pengawasan saja. Kalau KKP itu hanya yang gratis, seperti PMI. Kami nggak boleh memungut biaya, yang berhak itu swasta. Yang perlu diingat, baik dari penyedian lokasi hingga lokasi ruang tunggu itu adalah kewenangan pelabuhan," paparnya. ( TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved