DEMO MAHASISWA DI BATAM
JAWABAN Amsakar Achmad Soal Tuntutan Mahasiswa Batam Terkait Harga Bahan Pokok
Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus menyampaikan 5 tuntutan untuk pemerintah dan wakil rakyat di Batam. Ini tanggapan Wakil Walikota Batam, Amsakar.
lihat foto
Dan tuntutan terakhir, apabila ke empat tuntutan tersebut di atas tidak mendapat respon, maka mahasiswa Cipayung Plus akan menjalankan aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak.
"Kami menolak naiknya pajak dan bahan bakar karena ini akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang lainnya," jelas Ketua Umum GMKI Batam, Binsar H Pasaribu, yang ikut tergabung dalam demo.
Sementara itu, di tempat yang tak jauh dari lokasi demo, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menjawab salah satu dari keluhan dalam tuntutan mahasiswa tersebut, yakni terkait persoalan harga bahan pokok.
Meski demikian, ia tidak secara langsung menemui mahasiswa dan menjelaskan hal tersebut.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Batam sebenarnya sudah menjalankan berbagai upaya agar harga bahan pokok ini dapat ditekan, terutama selama bulan puasa dan Idul Fitri 1443 Hijriah.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam terkait masalah ini.
"Memang tiap tahun kami ada satgas pangan dan tim monitoring yang bergerak memantau harga bahan pokok jelang lebaran. Selain itu, selama Ramadan, kami juga menggelar operasi pasar TPID dan juga bazaar sembako murah di beberapa titik," jelas Amsakar ketika ditemui di dalam gedung DPRD Kota Batam.
Sampai saat ini, tegasnya, hampir seluruh harga komoditi terpantau normal dan stabil, kecuali harga telur yang mengalami sedikit kenaikan. Perubahan harga dari hari ke hari ini terus dipantau oleh tim Pemko Batam.
Amsakar juga menegaskan, bahwa seluruh komoditi bahan pokok di Batam akan tersedia cukup sampai satu hingga dua bulan ke depan.
Ia berharap Lebaran mendatang masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga pangan yang meningkat.
"Hanya terkait pangan itu yang mungkin bisa kami jawab dari pemerintah daerah. Selebihnya adalah ranah pemerintah pusat, seperti tentang BBM, PPN, dan wacana presiden tiga periode itu," tambah Amsakar.
Meski demikian, ia menyambut baik upaya mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dengan jalan demonstrasi.
Sebab, kegiatan ini merupakan salah satu unsur demokrasi, yakni mengemukakan pendapat di ruang publik.
Ia mempersilakan aksi ini berlangsung, asalkan tidak berujung ricuh dan merugikan masyarakat lain di sekitar. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)
