Pertamina Jawab Rencana Naiknya Harga Pertalite, 3 Menteri Jokowi Sebelumnya Beri Sinyal
Tiga menteri Presiden Jokowi sebelumnya memberi sinyal naiknya BBM jenis Pertalite. Bagaimana Pertamina menyikapi hal ini?
lihat foto
Angka tersebut masih ideal. "Karena inflasi yang sehat kira-kira antara 0 sampai 3 persen setahun itu angka yang relatif sehat," jelas Eddy.
Namun, jika terjadi kenaikan tarif listrik, harga elpiji 3 kg, Pertalite dan Solar yang dibutuhkan oleh rumah tangga dan indusri, diperkirakan angka inflasi akan meningkat menjadi 4 persen ataupun lebih.
Apalagi menjelang Idul Fitri yang biasanya secara alami barang-barang akan mengalami kenaikan harga.
Baca juga: Pertalite Geser Premium Jadi BBM Penugasan, Menkeu: Pemerintah Tunggak 109 Triliun ke Pertamina-PLN
Baca juga: Sudah 3 Hari Warga Kesulitan Cari BBM Pertalite di Anambas
"Mungkin di bulan April bisa tembus 3 atau 3,5 bahkan 4 (persen) year on year-nya kemungkinan, jadi inflasi yang langsung itu," kata Eddy.
Diketahui pemerintah berencana menaikkan tarif listrik, harga elpiji 3 kg, Pertalite dan Solar.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada acara Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4/2022).
Rencana kenaikan beberapa komoditas tersebut merupakan strategi pemerintah menghadapi kenaikan harga minyak dunia.
Nantinya pemerintah akan melakukan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang dalam mengurangi tekanan APBD dan menjaga inflasi ekonomi.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Arifin mengungkapkan bahwa pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM khususnya pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.
Lantas, apa dampaknya jika pemerintah menaikkan tarif listrik, harga elpiji 3 kg, Pertalite dan Solar?
Dampak inflasi naik
Selain harga barang-barang naik, jika inflasi mengalami kenaikan maka akan merembet ke bidang lain, seperti pelemahan mata uang rupiah dan pertumbuhan ekonomi akan terkendala.
"Inflasi naik biasanya disertai dengan pelemahan mata uang rupiah kemudian pertumbuhan ekonomi akan sedikit stuck atau lebih lambat," ujarnya.
Kenaikan ini dikhawatirkan akan memicu gejolak sosial yang terjadi di masyarakat.
Pemerintah juga harus memperhatikan gejolak sosial tersebut, karena komoditas yang mengalami kenaikan tersebut menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat.
