Breaking News:

Awasi Pungli saat PPDB, Ombudsman Kepri Minta Tim Saber Pungli Lakukan Hal Ini

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Siadari minta Tim Saber Pungli jadikan beberapa sekolah pilot project bebas pungli saat pelaksanaan PPDB 2022

tribunbatam.id/istimewa
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran 2022/2023 menjadi atensi serius bagi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi di sejumlah sekolah favorit, perlu mendapat pengawasan bersama oleh berbagai pihak, khususnya tim Saber Pungli.

Sebagai upaya dalam mengantisipasi tindakan itu, Ombudsman menilai perlunya pembentukan Kabupaten/Kota bebas dari pungli di wilayah Kepri.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari meminta agar tim Saber Pungli menjadikan beberapa sekolah sebagai pilot project dalam pelaksanaan PPDB bebas pungutan liar (pungli). Itu dengan melakukan penandatanganan komitmen.

"Adakan pilot project di beberapa sekolah favorit dimana mereka akan menandatangani komitmen tidak melakukan pungutan liar," ujarnya, Kamis (19/5/2022).

Selanjutnya, ia juga meminta agar Saber Pungli mengawasi penetapan dan pelaksanaan PPDB agar tidak diintervensi oleh oknum, sehingga daya tampung sesuai dengan Rencana Daya Tampung (RDT) yang telah ditetapkan.

"Karena berdasarkan pengalaman kami, kepala sekolah tidak mampu menolak siswa titipan dari oknum pejabat maupun aparat, sehingga daya tampung melebihi batas. Bahkan terdapat kelas dengan jumlah siswa sampai 48 orang," ungkap Lagat.

Menurutnya, dengan pengawasan ketat terhadap daya tampung, diharapkan dapat mencegah pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap wali murid.

Baca juga: PPDB Selalu Jadi Masalah Tahunan, Ini Usulan Anggota DPRD Batam Agar Semua Calon Siswa Dapat Sekolah

Baca juga: Antisipasi Kendala PPDB 2022, Komisi IV DPRD Batam Sarankan Metode Daring dan Luring

"Daya tampung perlu diawasi karena berpotensi terjadi penyimpangan. Kami pernah temukan adanya pungli yang dilakukan pihak sekolah untuk berbagai alasan. Seperti fasilitas sekolah agar anak dapat bersekolah di sana. Padahal fasilitas sekolah sudah jadi tanggung jawab pemerintah dan hal itu bisa menyebabkan kelebihan daya tampung," terangnya.

Tak cuma itu, pihaknya juga menyoroti surat keterangan domisili sebagai syarat PPDB yang sarat akan potensi penyimpangan oleh oknum Kepala Rukun Tetangga (RT).

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved