Breaking News:

Inilah Cara Kerja Saat Nomor Induk Kependudukan KTP Jadi NPWP Tahun 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak semua warga pemilik NIK  KTP dan berumur 17 tahun menjadi wajib pajak (WP)

ist
KTP - Inilah Cara Kerja Saat Nomor Induk Kependudukan KTP Jadi NPWP Tahun 2023 

TRIBUNBATAM.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak semua warga pemilik NIK  KTP dan berumur 17 tahun menjadi wajib pajak (WP). 

Pengenaan WP ditetapkan sesuai yakni UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), di mana setiap warga negara tidak diambil pajaknya jika penghasilan per bulan tak lebih Rp 4,5 juta.

Dengan demikian, warga dengan penghasilan Rp 54 juta per tahun tidak ditarik pajaknya oleh pemerintah.

Hal ini menyusul rencana pemerintah menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini ditandai dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil mengintegrasikan data NIK dengan NPWP.

Adapun lebih jelas tentang siapa-siapa saja yang kena pajak, berikut ini Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diatur dalam UU.

Baca juga: Berlaku Tahun Depan, NIK Jadi NPWP, Apakah Semua Orang Wajib Pajak? Simak Penjelasannya

Baca juga: Cara Cek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) via SMS, Mudah dan Tanpa Ribet

- Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta kena tarif PPh final 5 persen.

- Penghasilan di atas Rp 60 juta - Rp 250 juta kena tarif PPh final 15 persen

- Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta kena tarif PPh final 25 persen

- Penghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar kena tarif PPh final 30 persen

- Penghasilan di atas Rp 5 miliar kena tarif PPh final 35 persen

"Rakyat masih diberikan azas keadilan. Kalau enggak punya income, enggak bayar pajak. Kalau punya income di bawah PTKP Rp 54 juta, kalau punya istri, anak, ditambah dengan tunjangan kepada mereka plus tunjangan jabatan, Anda tidak membayar pajak sampai pada level PTKP itu," jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, penggunaan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan.

Integrasi nomor ini juga memungkinkan warga tidak perlu membuat NPWP lagi ketika resmi menjadi Wajib Pajak (WP).

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved