Breaking News:

DISKOMINFOTIK ANAMBAS

Disdukcapil Anambas Terapkan Aturan Baru Mendagri, Nama Minimal 2 Kata

Disdukcapil Anambas sarankan orang tua membuat nama anaknya minimal dua kata dan tidak melebihi 60 huruf untuk mempermudah pembuatan dokumen publik

tribunbatam.id/Noven Simanjuntak
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Anambas, Firmansyah 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) telah menerapkan kebijakan baru terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Anambas, Firmansyah mengatakan, penerapan aturan yang baru diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendgari) No 73 Tahun 2022 itu, telah diinstruksikan melalui rapat zoom meeting bersama Dirjen Dukcapil pada Jumat (20/5/2022) lalu.

"Dalam rapat itu telah ditekankan kepada kita untuk menerapkan aturan baru itu, dan kami sudah seminggu ini menjalankannya," ujar Firmansyah.

Dijelaskan olehnya, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.

"Perubahan dalam aturan itu intinya untuk mempermudah layanan administrasi penduduk serta memberikan kepastian hukum dalam pencatatan dokumen masyarakat nantinya," jelasnya.

Pencatatan nama dalam dokumen kependudukan dimaksudkan untuk sesuai dengan prinsip norma agama, kesopanan dan kesusilaan, sehingga tidak mengandung makna negatif.

"Kami menyarankan kepada masyarakat agar minimal pembuatan nama anak minimal dua kata dan tidak melebihi 60 huruf. Itu untuk mempermudah pembuatan dokumen layanan publik lainnya seperti paspor dan lain sebagainya," terang Firmansyah.

Selain itu pencatatan nama seperti marga, famili ataupun penulisan nama latin dalam kaidah bahasa Indonesia dapat dicantumkan dalam dokumen kependudukan.

Baca juga: PROTES Pemadaman tak Sesuai Jadwal Diumumkan, Sejumlah Warga Datangi Kantor ULP PLN Anambas

Baca juga: Sekda Sahtiar Ajak Ormas di Anambas Kepri Bersinergi dengan Pemda

Sementara untuk gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan dalam dokumen kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

"Dalam tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini dilarang disingkat atau diartikan lain. Contohnya Abdul disingkat Abd atau Muhammad disingkat Mhd. Selain itu yang juga turut dilarang menggunakan angka dan tanda baca," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved