KEPRI Terancam Kekurangan Tenaga Guru Jika Semua Pegawai Honorer Dihapus Pemerintah

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menghapus pegawai honorer pada November 2023 sangat berdampak pada birokrasi di Provinsi Kepri.

Pasalnya, ada belasan ribu pegawai honorer di daerah ini.

Meskipun ada peluang bagi pegawai honorer tersebut untuk tes CPNS dan PPPK, namun hanya sebagian saja yang lulus.

Sementara, pemerintahan di Kepri yang masih tergolong baru sebagai wilayah pemekaran, saat ini banyak yang mengandalkan tenaga honorer, baik itu bertatus PTT (pegawai tidak tetap), THL (tenaga harian lepas) atau paling mengkhawatirkan adalah ketersediaan guru dan tenaga kesehatan yang masih mengandalkan guru honorer, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau.

Sebab, tidak banyak guru berstatus PNS yang mau menjadi guru di daerah terpencil.

Di Kota Batam saja, saat ini ada sekitar 6.000 pegawai berstatus honorer. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengaku khawatir karena proses seleksi mereka menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan dan PNS membutuhkan waktu.

Kemudian, ada pegawai yang tingkat pendidikannya sulit untuk menjadi PPPK dan PNS.

Amsakar menyebutkan, enam ribu pegawai honorer itu melingkupi guru, tenaga medis, petugas kebersihan, petugas di rusun dan lainnya.

"Paling banyak guru dan tenaga medis," kata Amsakar kepada Tribun, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Honorer Dihapus 2023, Ini Tanggapan Tenaga Honorer di Pemkab Karimun

Baca juga: 6.000 Honorer di Batam Terancam Kehilangan Pekerjaan Tahun Depan, Dunia Pendidikan PalingTerdampak

Menurut Amsakar, jika seluruh guru honorer bisa menjadi PPPK, maka persoalan selesai.

Namun jika secara bertahap, maka dikhawatirkan ada sekolah yang tidak dilayani para guru.

Padahal komposisi tenaga honorer terbesar merupakan guru.

“Penerimaan guru dan medis PPPK secara tahunan kan terbatas, sedangkan perkembangan kebutuhan sekolah terus naik.

“Setiap menambah sekolah atau kelas baru, kita butuh guru yang tidak sedikit. Karena itu, rencana ini akan memberikan dampak yang tidak kecil,” jelasnya.

Amsakar meyakini pemerintah pusat dapat mencarikan solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Menurut Amsakar, kondisi setiap daerah tidak sama dan penanganannya juga tidak sama.

“Kita harapkan seiring waktu, kebijakan diambil bertahap, jadi tidak perlu harus menjadi polemik yang hebat,” katanya.

Di Kota Tanjungpinang juga demikian.

Surat Keputusan Men-PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 tersebut juga mulai meresahkan.

Di Tanjungpinang jumlah honorer lebih hampir 3.000 orang, lebih banyak dibandingkan PNS yang hanya 2.000 orang.

Terdiri atas Pegawai Tidak Tetap (PTT) 935 orang dan 2.000 orang THL.

Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjungpinang Tamrin Dahlan bilang, pihaknya kini sedang dalam proses pendataan para honorer.

“Yang kita data itu unsur pendidikannya, masa kerja, usia. Setelah didata, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat dan kita menunggu regulasi selanjutnya untuk dicarikan solusi,” katanya.

Banyaknya tenaga honorer ini diakui Tamrin cukup membebani APBD karena gaji honorer itu dibayar pemerintah daerah. Belanja pegawai di Kota Tanjungpinang mencapai 42 persen dari APBD.

“Cukup tinggi. Sedangkan Pemerintah Pusat hanya membayarkan gaji PNS yang jumlahnya hanya 30 persen. Belum lagi tunjangan, juga kita yang bayar,” ungkapnya.

Di sisi lain, keberadaan honorer saat ini sangat dibutuhkan, terutama guru yang jumlahnya 600 orang. Kemudian ada juga pegawai kebersihan di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) yang jumlahnya 400 orang.

“Artinya, guru dengan DLH saja sudah hampir 1.000 orang, ditambah lagi di tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas, mereka juga sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Di Karimun, Wakil Bupati Anwar Hasyim menyebut, penghapusan hororer itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di daerah.

Jumlah mereka mencapai 4.000 orang, terdiri dari honorer kontrak, honorer kantor, dan honorer insentif.

“Penghapusan honorer ini harus bertahap karena kalau tidak, akan mengganggu pelayanan dan menimbulkan keresahan,” katanya.

Anwar mengatakan, tenaga honorer di Karimun mampu bersaing dengan ASN lainnya meskipun kadang status pendidikan mereka sulit untuk jadi PPPK atau PNS.

"Di Pukesmas dan rumah sakit banyak tenaga honorer. Kemudian guru dan petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP). Kan tidak mungkin semuanya dipangkas. Bisa kacau pelayanan kesehatan kita nanti,” kata Anwar yang berharap pemerintah pusat mengkaji lebih rinci kebijakan tersebut.

Sementara Kepala Dinas BPKSDM Kabupaten Bintan Edi Yusri juga sepakat penghapusan honorer dilakukan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, sudah banyak pegawai honorer yang berstatus PPPK, terutama guru.

Tahun 2021 ada 140 orang yang dilantik menjadi guru PPPK tahap I dan 96 orang tahap II. Tahun 2022 ini ada 236 guru PPPK yang dilantik.

"Tahap lll nanti, pembukaan seleksi PPPK direncanakan Bulan Agustus tahun 2022 untuk 516 formasi,"ucap Edi Yusri.

Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengaku pihaknya dihadapkan pada pilihan yang sulit dan serba salah.

Sebagai daerah Terdepan, Terpencil, Tertinggal (3T) dan juga kabupaten kepulauan, keberadaan honorer sangat penting.

"Mana ada orang kota yang mau bertugas di pulau-pulau? Karena itu, pegawai honorer ini sangat penting bagi kita untuk melayani masyarakat pulau,” katanya.

Sementara jumlah PNS di Anambas saat ini 1800 orang, masih belum efektif dan maksimal melaksanakan tugas pemerintahan.

“Bila saya pahami, sebenarnya kebijakan ini tidak menitikberatkan pada penghapusan, tapi lebih kepada kenaikan tingkat status pegawai menjadi PNS dan PPPK. Tapi yang dicari itu lebih ke teknis, seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan beberapa lainnya," jelas Haris.

Pihaknya juga akan menyiapkan langkah strategis dengan menyertakan sejumlah honorer untuk mengikuti seleksi CASN dan PPPK.

Selain itu, memetakan kebutuhan di setiap kecamatan, agar keberadaan pemerintah sampai ke pulau-pulau. Kondisi hampir sama juga di Natuna, kabupaten yang terletak di samudera. (TRIBUNBATAM.id)