Breaking News:

Isi RUU KIA, DPR Usulkan Lama Cuti Melahirkan Enam Bulan dengan Gaji Penuh Tiga Bulan

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sudah mendapat lampu hijau DPR RI untuk dibahas menjadi Undang-undang. Termasuk bahasan terkait lama cuti melahirkan.

Istimewa
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sudah mendapat lampu hijau DPR RI untuk dibahas menjadi Undang-undang. Termasuk bahasan terkait lama cuti melahirkan. Foto : Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) sudah mendapat lampu hijau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam RUU KIA tersebut di antaranya akan mengatur soal lama cuti melahirkan.

"RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).

Sebelumnya, penetapan masa cuti melahirkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Durasi waktu cuti melahirkan hanya 3 bulan.

Sementara itu, dalam RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi 6 bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran.

Puan mengatakan, RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

“RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” ujar dia.

Tiga bulan pertama digaji penuh RUU KIA mengatur penetapan upah bagi ibu yang sedang cuti melahirkan yaitu untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh.

Baca juga: Menyamar Jadi Tamu Undangan, Seorang Wanita Curi Emas Milik Tuan Rumah Pesta Pernikahan

Baca juga: Aturan Tiket Naik Candi Borobudur Senilai Rp 750.000 Dibatalkan, Ini Aturan Barunya

Kemudian, di bulan keempat upah mulai dibayarkan 70 persen.

Menurut Puan, pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi ibu setelah melahirkan.

“DPR akan terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan hal tersebut. Kami berharap komitmen pemerintah mendukung aturan ini demi masa depan generasi penerus bangsa,” tutur dia.

Pentingnya kesejahteraan ibu dan anak Puan menyampaikan, RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

Oleh karena itu, RUU KIA menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved