PPDB Batam, Kadisdik Kepri Sayangkan Orangtua Ngotot Anak Masuk Sekolah Favorit

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Batam masih menyisakan masalah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Andi Agung menyayangkan sejumlah orangtua calon peserta didik pada PPDB Batam yang bersikeras ingin menyekolahkan anaknya ke SMA Negeri favorit, satu di antaranya SMAN 3 Batam.

Menurut Kadisdik Kepri ini, solusi dari persoalan PPDB Batam tingkat SMA ini yakni masih ada SMA Negeri lain yang berlokasi dekat serta masih memiliki daya tampung yang longgar.

Selain SMAN 3 Batam, sejumlah orangtua calon peserta didik juga menyasar SMAN 1 dan SMAN 2 Batam.

Mereka masih berharap betul agar anak mereka dapat bersekolah di sana.

"Kalau berharap SMAN 1 Batam atau SMAN 3 Batam aja susah kita ini, padahal sama-sama sekolah negeri. Kalau masalah kualitas sekolah bertahaplah, kan gak bisa serta merta langsung bagus," ujar Andi, Rabu (13/7/2022).

Ia menegaskan pada prinsipnya para peserta didik yang orangtuanya melakukan aksi unjuk rasa tersebut sudah terdaftar di sekolah negeri yang terdekat dengan rumahnya.

Baca juga: Orangtua Calon Siswa Datang Lagi ke SMA Negeri 3, Kumpul Berkas Seleksi PPDB Batam

Namun tetap berburu ke sekolah-sekolah yang dinilai kualitasnya bagus.

"Sebagai contoh, kalau berburu di SMA Negeri 3 terbatas juga kuotanya. Terus terang saja SMA Negeri 26 Batam masih banyak daya tampungnya," tegas Andi.

Apabila, katanya, orangtua keberatan dengan persoalan tak ada bangunan sekolahnya, tahun 2022, Disdik Provinsi Kepri akan membangun sekolahnya.

"Jangan bertahan di SMA Negeri 3. Jadi bukan kita tak akomodir. Tak mungkin kita paksakan dalam satu kelas. Wali murid masih menunggu terus. Bersedialah masuk di SMA Negeri 26. Persoalan akreditasi bertahap. Kita buat SMA 26 agar terbantu di SMA 3," paparnya.

Andi melanjutkan para peserta didik bisa tertampung SMA Negeri yang ada di Kota Batam. Tapi jangan bersikukuh ke SMA Negeri 3.

Sejauh ini, kata dia, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 sedang mendata sejumlah peserta didik yang tak tertampung.

Kalau memang benar-benar penuh maka diarahkan ke SMA Negeri 26 Batam.

"Kepala sekolah belum komunikasikan juga ke saya. Tak usah ragukan kualitasnya. Guru-guru di SMP 26 pun berprestasi," katanya.

Hal yang sama juga terjadi di SMA Negeri 1 Batam. Apabila tak tertampung masih bisa masuk ke SMA Negeri 24.

Baca juga: Kisruh PPDB Batam, Ida Bingung Anaknya Tak Diterima Masuk SMAN 1 Batam

"Masih bisa nambah 3 lokal. Jangan paksakan ke satu sekolah. Takutnya tak kondusif dalam proses belajar," katanya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Hendri mengaku keputusan diterima atau tidak di SMA Negeri 3 Batam berada pada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Pemko Batam dalam hal ini hanya memfasilitasi apa yang menjadi keluhan orangtua calon peserta didik itu.

"Dari awal kami sudah beritahukan, bahwasanya keputusan tetap berada kepada Gubernur. Tapi karena demo ke kantor Pemko Batam maka kami fasilitasi," ujar Yusfa, Rabu (13/7/2022).

Pemko Batam sudah bersurat ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dengan tembusan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk memberikan solusi untuk anak-anak yang tidak tertampung.

"Sampai sekarang kita masih belum menerima balasan surat. Saya dapat info dilapangan ada beberapa yang diterima. Ini dalam tanda petik dapat menimbulkan ke khawatiran bagi orangtua yang belum diterima," katanya.

Yusfa meminta Disdik Provinsi Kepri memberikan solusi kepada orangtua yang belum diterima disekolah manapum ataupun yang sudah diterima di sekolah lain tapi tetap bersikeras ingin masuk SMA Negeri 3.

Nasib ratusan siswa yang tidak masuk di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bergantung pada keputusan Gubernur Ansar Ahmad.

Terpisah, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) Provinsi Kepri di Batam, Nor Muhammad mengatakan, pihaknya akan menampung berbagai keluhan wali murid itu. Ia akan mendata para wali murid itu dan melaporkannya ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk segera ditindaklanjuti.

Baca juga: Penyakit Menahun PPDB Batam, Stigma Sekolah Swasta Masih Lekat Ketimbang Negeri

"Tetap kita berikan arahan dan pemahaman. Bagi yang alamatnya memang dekat, kita akan data. Kalau KK-nya bermasalah akan kita data. Kita laporkan ke pak Gubernur bagaimana kebijakannya," ungkap Nor.

Menurutnya, masalah serupa juga terjadi di ada SMAN 1 dan SMA Negeri 5 Batam. Permasalahan itu muncul karena jumlah penduduk di sekitaran sekolah itu cukup padat.

Hal itu berbanding terbalik dengan jumlah kuota yang terbatas di setiap sekolah. Ia pun meminta agar para wali murid itu untuk bersabar sembari menunggu kebijakan Gubernur Kepri.

"Jumlah penduduknya memang banyak. Sementara kuota terbatas," katanya.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Berita Tentang Batam