Breaking News:

BATAM TERKINI

KPPU Masih Kumpulkan Data Dugaan Kartel Harga Tiket Kapal Batam ke Singapura

KPPU belum dapat menyatakan adanya kartel harga tiket kapal Batam ke Singapura. Saat ini masih sebatas indikasi

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Dewi Haryati
IStimewa
ilustrasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU masih kumpulkan data dugaan kartel harga tiket kapal Batam ke Singapura 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Harga tiket kapal Batam ke Singapura masih mahal.

Kenaikan harga tiket kapal Batam ke Singapura cukup signifikan. Untuk dua kali jalan (two way) atau Pergi Pulang, harga tiket kapal mencapai Rp 700 ribu.

Sementara sebelumnya, harga tiket kapal Batam ke Singapura PP, hanya sekitar Rp 400 ribu.

Sempat beredar kabar terkait dugaan kartel penetapan harga tiket kapal Batam ke Singapura atau sebaliknya.

Terkait hal ini, Komisi Persaingan dan Pengawasan Usaha (KPPU) wilayah I masih melakukan pengumpulan data dan informasi di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas mengatakan, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) dan asosiasi pelaku usaha yang bernaung di bawah Kamar Dagang Industri (Kadin) Batam.

“Kami juga sudah melakukan klarifikasi terhadap laporan yang masuk ke KPPU, serta melakukan pengumpulan data dan informasi dari lapangan,” katanya, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: KISRUH Tiket Ferry Batam ke Singapura, KPPU Sebut Ada Indikasi Kartel

Sementara ini, KPPU belum dapat menyatakan telah menemukan kartel penetapan harga tiket kapal. Akan tetapi baru sebatas pada adanya dugaan atau indikasi.

“Indikasi yang diperoleh tim antara lain adanya kenaikan harga tiket ferry secara signifikan, dengan harga yang sama dan dilakukan secara serentak. Menjadi tidak logis dengan spesifikasi kapal dan biaya operasional yang berbeda, operator kapal akan menawarkan harga yang sama pada tingkat yang tidak kompetitif,” katanya.

Jika setelah melalui tahap penegakan hukum ditemukan adanya pelanggaran terkait kartel sesuai UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal 10 persen dari penjualan atau 50 persen dari keuntungan.

Baca juga: KPPU Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Harga Tiket Ferry Batam ke Singapura

“Itu selama mereka menjalankan praktek kartel. Selain denda, KPPU juga dapat memerintahkan kepada pelaku usaha untuk membatalkan kesepakatan atau perjanjian kartel tersebut, sehingga kembali pada mekanisme pasar,” ujarnya.

Terkait pemberian sanksi setelah penetapan temuan kartel, maka KPPU hanya memberikan sanksi kepada pelaku usaha.

Namun apabila pihak lain yang turut berperan, pihaknya memberikan rekomendasi kepada institusi atau lembaga yang mengawasi pihak lain tersebut. (tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved