Breaking News:

DISKOMINFO LINGGA

Wakil Bupati Lingga Temui Dirjen PSDKP, Laporkan Nelayan Luar Langgar Aturan

Wakil Bupati Lingga menemui Dirjen PSDKP KKP RI terkait laporan nelayan lokal mengenai aktivitas nelayan luar yang diduga melanggar aturan Indonesia.

Penulis: Febriyuanda | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Dokumentasi Pemkab Lingga
Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy saat menemui Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP RI) di Jakarta, Jumat (12/8/2022). Kunjungan itu menindaklanjuti laporan nelayan tentang aktivitas nelayan luar yang diduga melanggar aturan Indonesia. 

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy mendatangi Direktorat Jenderap PSDKP setelah mendapati adanya aktivitas nelayan luar masuk di perairan laut Lingga.

Kepada Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Wakil Bupati Lingga itu mengungkap jika nelayan luar itu masuk dengan kapasitas kapal yang lebih besar ke wilayah tangkap Kabupaten Lingga, sehingga menganggu aktifitas nelayan lokal.

Neko Wesha Pawelloy mengatakan, tujuannya mendatangi Dirjen PSDKP KKP RI karena diduga nelayan luar tersebut telah melanggar beberapa aturan.

Hal itu baik itu tentang alat tangkap yang boleh atau tidak boleh digunakan, hingga jarak tangkap yang tidak boleh dilanggar.

"Kondisi tersebut harus mendapat perhatian, karena dengan adanya akifitas nelayan luar tersebut, nelayan lokal kita jadi semakin sulit untuk mendapatkan ikan di wilayah lautnya sendiri, dan ini akan otomatis menganggu perekonomian nelayan lokal," ujar Neko, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: 10.000 Siswa Kurang Mampu di Lingga Dapat Bantuan Sepatu Sekolah Gratis

Kehadirannya disambut baik oleh Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Laksda TNI Adin Nurawaludin.

Menurutnya sudah menjadi tugas dari PSDKP untuk melindungi nelayan kecil dan mengawasi penggunaan alat tangkap, yang menjadi salah satu prasyarat penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

"PSDKP akan membantu melakukan pengawasan dan akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lingga serta nelayan setempat, untuk dapat menindak tindakan nelayan yang merugikan nelayan lokal," Adin.

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri, telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021.

Aturan ini tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Baca juga: Wabup Lingga Akan Libatkan Penegak Hukum, Media dan LSM Awasi Kinerja OPD

Adapun salah satu poinnya, yakni mengatur tentang jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha.

"Sudah ada aturan mainnya, alat tangkap ini boleh dimana saja, di jalur berapa, ukuran selektivitasnya bagaimana, itu yang akan menjadi pedoman kami untuk pelaksanaan pengawasan di lapangan," ujarnya.(TribunBatam.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved