Breaking News:

TANJUNGPINANG TERKINI

Pemko Tanjungpinang Beri Keringanan Warga Bayar PBB P2 Hingga November 2022

Pemko Tanjungpinang mengatur ketentuan keringanan dalam membayar PBB P2 yang berlaku hingga akhir November 2022. Berikut sejumlah ketentuannya.

Penulis: Rahma Tika | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Dokumentasi BP2RD Tanjungpinang
Layanan mobile keliling BTN untuk pembayaran PBB-P2 di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (30/7/2022). Pemko Tanjungpinang memberi keringanan kepada warga ibu kota Provinsi Kepri untuk membayar PBB-P2 hingga akhir November 2022. 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Ini mnjadi kabar gembira bagi warga Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memberikan pengurangan pokok serta penghapusan sanksi administrasi bagi warga yang hendak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2).

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengajak masyarakat kota Tanjungpinang untuk segera membayar PBB-P2 dengan memanfaatkan adanya kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif yang akan diberikan sampai akhir November 2022.

"Semoga kebijakan ini memberikan keringanan kepada seluruh masyarakat kota Tanjungpinang," ucap Rahma, Minggu (4/9/2022).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang, Said Alvie menuturkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 23 tahun 2022, Pemko Tanjungpinang memberikan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2.

Baca juga: Relaksasi Pajak PBB P2 di Batam Diperpanjang hingga Akhir Oktober

Tujuannya untuk meringankan masyarakat dalam membayar kewajibannya pada masa pandemi covid-19 sekaligus dalam rangka pemulihan ekonomi di Kota Tanjungpinang.

"Kami berharap wajib pajak dapat memanfaatkan relaksasi PBB-P2 yang diberikan oleh Wali Kota Rahma sampai 30 November 2022," ucap Alvie.

Relaksasi yang diberikan tersebut, berupa pengurangan pokok PBB-P2 sebesar 70 persen untuk masa pajak tahun 1995 sampai 2012 dan tahun 2013 sampai 2017 diberi pengurangan pokok sebesar 50 persen.

"Wali kota Tanjungpinang juga menghapus sanksi administratif untuk masa pajak tahun 1995-2022 sebesar 100 persen,” tambah Alvie.

Dengan kebijakan yang diberikan Wali Kota ini, Alvie berharap kepada masyarakat untuk segera melakukan pengajuan permohonan ke BPPRD akan hal pengurangan dan penghapusan sanksi administratif tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved