Gubernur Pimpin Rakor FKPD di Polda Kepri Antisipasi Dampak Naiknya Harga BBM

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad memimpin rapat pengendalian dampak kenaikan harga BBM bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), bertempat di Mapolda Kepri Nongsa Kota Batam, Selasa (6/9/2022).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut jika rakor kali ini memang memfokuskan pembahasan tentang bantalan sosial untuk penanggulangan dampak atas kenaikan BBM di Provinsi Kepri.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kepri sendiri telah melakukan langkah antisipasi.

Di antaranya, pemanfaatan dana bantuan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial.

Nantinya, akan ada penyaluran bantuan langsung tunai masing-masing sebesar Rp.150 ribu selama 4 kali.

Baca juga: INSA Batam Akan Rapat dengan Gubernur Kepri Bahas Tarif Kapal Pasca Harga BBM Naik

"Nanti penyalurannya akan kerjasama dengan PT Pos Indonesia," jelasnya.

Selanjutnya masih kata Gubernur Ansar, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan melakukan refocusing dana sebesar 2 persen dari dana tranfer umum yakni melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil ( DBH).

"Untuk dana refocusing 2 persen dari Pemprov Kepri sendiri setelah kita hitung hitung ada kurang lebih Rp5,5 miliar. Dan dana ini, masih akan ditambah dari alokasi dana serupa yang ada di masing masing kabupaten / kota" jelas Gubernur.

Nantinya, tambah Gubernur Ansar, dana ini akan difokuskan untuk pemberian subsidi di sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan.

Termasuk untuk perlindungan sosial tambahan bagi masyarakat miskin.

Baca juga: Wakil Gubernur Kepri Ulang Tahun, Ansar Ahmad Beri Marlin Agustina Kejutan

"Adapaun penerima, kita prioritaskan kepada mereka masyarakat miskin, yang selama ini tidak menerima bantuan sosial dari pusat, serta namanya tidak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Pemprov Kepri menurut Gubernur Ansar, akan memanfaatkan dana regular APBD yakni alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang ada di anggaran pemerintah daerah masing-masing seperti Bansos.

"Ada kurang lebih Rp13,76 triliun anggaran belanja tidak terduga baik di APBD Provinsi Kepri dan kabupaten/kota Tahun 2022. Dengan realiasi per 3 September 2022 ini mencapai Rp1,65 triliun atau 12,04 persen dan bantuan sosial sebesar Rp11,45 triliun serta telah teralisasi sebesar Rp4,09 triliun atau 35,75 persen," paparnya.

Berikutnya Pemprov Kepri juga akan memanfaatkan dana desa dengan besaran maksimal 30 persen, yang akan digunakan untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi.

Baca juga: Camat Bintan Timur Curhat ke Pemprov Kepri Jalan di Wilayahnya Amblas LAGI

Di akhir pemaparannya Gubernur Ansar juga mengatakan perihal rencana aksi Pemprov Kepri, mulai dari Dinas Sosial yang akan melakukan inventarisasi masyarakat miskin penerima bantuan utamanya yang tidak masuk dalam DTKS.