DISKOMINFO KEPRI
Gubernur Pimpin Rakor FKPD di Polda Kepri Antisipasi Dampak Naiknya Harga BBM
Gubernur Kepri saat memimpin rakor FKPD memfokuskan tentang bantalan sosial untuk penanggulangan dampak atas naiknya harga BBM.
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
lihat foto
"Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan inventarisasi yang masuk dalam kategori nelayan kecil yang memiliki kapal tangkap ikan dibawah 5 GT.
Berikutnya Dinas Perhubungan akan mempertahankan tarif angkutan umum baik barang ataupun orang tidak lebih dari 15 persen dari harga saat ini" ungkap Gubernur Ansar.
Terakhir, tambah Gubernur, Disperindag akan terus melakukan operasi pasar, menghadirkan pasar murah dan menggalakkan program gemar menanam bahan kebutuhan pokok.
Terkait pengendalian inflasi di Kepri, Gubenur Ansar membeberkan skemanya.
Yakni memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM, menetapkan batas kenaikan tarif angkutan penumpang dan barang.
Baca juga: Sekdaprov Kepri Adi Prihantara Minta Pegawai Terapkan Budaya Kerja Berakhlak
Kemudian mengontrol tingkat margin di setiap rantai distribusi pada tingkat yang wajar, meningkatkan pengawasan pada distribusi dan keyersediaan barang di pasar distributor guna mencegah spekulasi atau penimbunan.
"Kita juga akan mengoptimalkan belanja pemerintah dan memastikan penyaluran bantuan sosial guna mencegah penurunan daya beli masyarakat" tutupnya.
Kebijakan naiknya harga bbm dalam hal ini pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu.
Kemudian solar dari Rp 5.150 menjadi 6.800 dan pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter, dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang langsung mengalokasikan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat paling terdampak.
Dimana pemerintah langsung mengalihkan alokasi dana subsidi BBM ke bantuan sosial. Ada tiga jenis bantuan sosial. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Angkutan Umum (BAU).(TribunBatam.id/Endra Kaputra)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google
