Aksi Warga Belakangpadang Unjuk Rasa ke DPRD Batam Sempat Ricuh, Ini Tuntutannya

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah warga Kecamatan Belakangpadang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (8/9/2022) sekira pukul 10.00 WIB.

Dalam aksi ini, warga didampingi oleh Aliansi Pemuda Belakangpadang, Organisasi Lang Laut, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Pantauan di lapangan, sejumlah petugas Kepolisian dan Kasatpol PP Batam tampak berjaga ketat di gerbang Kantor DPRD Batam.

Koordinator Lapangan (Korlap), Firmansyah mengarahkan seluruh massa masuk ke dalam Kantor DPRD Batam. Sayangnya hal ini tak membuahkan hasil, sehingga aksi saling dorongpun terjadi.

"Ayo kita semua masuk, jangan halangi kami masuk. Kalau tidak diberikan semua masuk, maka Anggota Dewanlah yang temui kami," tegas Firmansyah.

Kondisi ini membuat pagar Kantor DPRD Batam tumbang. Setelah masuk ke halaman, massa tetap dihalangi oleh aparat keamanan. Mereka tidak diizinkan masuk ke dalam Kantor DPRD Batam secara keseluruhan.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, meminta Firmansyah untuk menunjuk perwakilan warga saja yang masuk kedalam untuk melakukan audiensi dengan Anggota DPRD Batam.

Namun, seluruh massa sepakat agar Anggota DPRD Batam yang menemui massa Kecamatan Belakangpadang.

Sekitar pukul 10.30 WIB, sejumlah Anggota Komisi I DPRD Batam menemui massa. Di antaranya Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai, Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Tumbur M Sihaloho dan beberapa Anggota Komisi I lainnya, seperti Utusan Sarumaha, Harmidi Umar Husein dan Tan A Tie.

Baca juga: Breaking News, Buruh di Batam Demo di Depan Kantor Pertamina Tolak Kenaikan Harga BBM

Audiensi berlangsung di pinggir Jalan Engku Puteri Batam Center tepatnya di depan Kantor DPRD Batam. Sembari duduk lesehan wargapun menyampaikan beberapa aspirasinya, di antaranya :

1. Kenaikan Harga BBM

-Menolak secara tegas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi.
-Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
-Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran
-Mendorong pemerintah untuk transparan dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.

2. Penggelapan Dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Bhakti :

-Mendesak Pemko Batam ikut andil membantu dan terlibat dalam menyelesaikan permasalahan ini sampai selesai.
-Mendesak Pemko Batam memerintahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam bekerja dengan serius, dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini.
-Mendesak DPRD Kota Batam ikut andil mengawasi permasalahan ini sampai dengan selesai.
-Mendorong Polri untuk aktif megusut tuntas semua pihak yang terlibat terkait dengan penggelapan dana dalam kasus ini.

Baca juga: Komisi I DPRD Batam Akan Gelar RDP Lagi terkait Nasib Nasabah KSP di Belakang Padang

Warga Kecamatan Belakangpadang yang merupakan Nasabah KSP, Evalisa mengaku ada sebanyak 200an warga Kecamatan Belakangpadang yang menjadi korban KSP Karya Bhakti. Nasabah mengalami kerugian Rp 6 miliar.

"Kami mau ambil uang tak bisa. Kasihanilah kami pak. Mereka bilang sabar, sabar. Sampai kapan kami harus sabar. Kami perlu uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, dana tabungan umroh, uang pemuda, uang ibu-ibu wirit, tak bisa berobat, ada juga ada yang gagal menikah," papar Eva.

Ia melanjutkan, sejak 2015 hingga 2022 nasabah tak bisa mengambil uang tabungan. Sejauh ini KSP tak menerima simpanan lagi dan hanya menerima nasabah pinjaman.