Bahas Kenaikan Harga BBM dan PKL, HIMTI dan IKM Sulsel Datangi DPRD Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur (HIMTI) dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan menjalani audiensi dengan DPRD kota Batam.

Dalam audensi tersebut, HIMTI dan IKM Sulsel menyampaikan aspirasinya yakni menolak kenaikan harga BBM.

Koordinator umum HIMTI Andre Sena mengatakan, selain penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi, pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk betul-betul mengawasi masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.

"Banyak mobil mewah yang mengisi BBM, yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil, seandainya masyarakat mampu mengisi BBM bersubsidi. Masyarakat kurang mampu mau isi BBM apalagi," ujar Andre Sena, saat diterima diterima oleh anggota DPRD di ruang serbaguna, DPRD Batam, Senin (12/9/2022) 

Andre menyebutkan, terkait PKL yang berjualan di bahu dan badan jalan, pihaknya bukan tidak mendukung pedagang kecil, namun demi ketertiban dan kepentingan masyarakat luas, mahasiswa meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan solusi terbaik terhadap PKL tersebut.

"Sudah ada Perda yang mengatur terkait PKL itu, seharusnya Pemko Batam menerapkan aturan yang telah dibuat bersama DPRD Batam, jangan mereka digusur aja terus diberikan lokasi yang sepi, itu bukan solusi," kata Andre Sena.

Baca juga: Tekan Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM, Pemko Batam Siapkan Operasi Pasar

Selain itu, para mahasiswa juga mempertanyakan keberadaan pasar kaget yang sudah menjamur di kota Batam, seperti apa legalitas dari pasar tersebut, apakah ada penghasilan yang diterima pemerintah. 

"Pasar ini sudah ada di mana-mana, dan pastinya sebagian dari pasar tersebut juga mengganggu pengguna jalan," katanya.

Sementara, Anggota DPRD Kota Batam, Dominggus yang menerima para mahasiswa mengatakan aspirasi yang disampaikan para mahasiswa, akan disampaikan ke pimpinan dan selanjutnya akan diteruskan ke Pemko Batam.

"Kita apresiasi teman mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan damai. Ini merupakan cara intelektual dari mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, sebagai perwakilan dari masyarakat, kita akan sampaikan ke pemerintah," ujar pria politis PKB ini.

Mahasiswa juga meminta pemerintah kota Batam (Pemko) untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu dan badan jalan.

Adapun poin yang disampaikan para mahasiswa yang berjumlah puluhan orang adalah :

1. Menolak secara tegas kebijakan pemerintah pusat atas kenaikan BBM bersubsidi.

2. Meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap konsumsi BBM khususnya pada masyarakat mampu.

3. Meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap PKL yang berjualan di bahu jalan yang sudah melakukan meresahkan masyarakat.

4. Meminta pemerintah daerah memberikan solusi dan tempat yang strategis bagi PKL. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)