Request Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, KPK Edukasi 7.809 Kades Cegah Korupsi

Catatannya, sejak 2017 Dana Desa untuk Jawa Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2015 Dana Desa untuk Jateng sebesar Rp 2,2 triliun, 2016 Rp 5 triliun, 2017 Rp 6 triliun, 2018 Rp 6,7 trliun, 2019 Rp 7,8 triliun.

Sedangkan untuk 2020-2022 jumlahnya ajeg Rp 8,1 triliun.

"Saya berharap, panjenengan semua, karena ini sudah di era keterbukaan maka kita juga ikut antisipasi terhadap permasalahan antikorupsi di pemerintahan kita masing-masing," tuturnya saat menyampaikan sambutan.

Yasin menyinggung kasus dugaan korupsi yang sempat menyasar Kades Tlogotuwung, Kecamatan Randublatung-Blora.

Baca juga: Jadi Perhatian Jokowi, Pengacara Minta Dokter KPK Datangi Papua Untuk Periksa Lukas Enembe

Kades tersebut diduga menyelewengkan Dana Desa 2019-2021, hingga menyebabkan kerugian Rp 648 juta.

Menurutnya, modus yang digunakan oknum kades masih konvensional.

Mereka me-mark up, program fiktif, pemotongan anggaran dan pembelian barang tak sesuai spesifikasi.

"Ada catatan di Kabupaten Blora penangkapan terhadap oknum Kades. Nah kemarin dengan program satu OPD satu desa binaan kita (pemprov) ke sana memberikan edukasi dan memberikan digitalisasi. Saya harap perangkat desa jangan apa kata kades, tapi perangkat juga untuk pengawasan bersama," urainya.

Selain perangkat, masyarakat juga diharap ikut mengawasi.

Pemerintah desa juga diminta terbuka dengan mengumumkan bantuan atau proyek yang sedang dikelola desa.

Baca juga: Anak Jamintel Kejagung RI Jadi Korban Tewas Kecelakaan Tol di Jateng

Kades Sendang, Kabupaten Wonogiri Sukamto Priyowijoyo, menyambut baik adanya Bimtek Desa Antikorupsi.

Menurutnya, jauh sebelum adanya acara itu, wilayahnya sudah menerapkan keterbukaan kepada masyarakat.

Desa yang pada 2021 didapuk sebagai juara satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional, membanjiri website desanya http://sendang-wonogiri.desa.id/ , dengan berbagai informasi.

Mulai dari Peraturan desa sampai potensi produk UMKM.