Request Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, KPK Edukasi 7.809 Kades Cegah Korupsi

KPK Dampingi Ribuan Kades di Jateng Perangi Korupsi

SEMARANG, TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 7.809 kepala desa di Jawa Tengah (Jateng) mendapat edukasi tentang pencegahan korupsi oleh KPK RI.

Edukasi kepada 7.809 kepala desa di Jawa Tengah oleh KPK itu, digelar secara hybrid serta berlokasi di di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Jateng, Senin (26/9/2022).

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ikut hadir dalam edukasi 7.809 kepala desa se-Jawa Tengah dalam agenda bertajuk Bimtek Desa Antikorupsi.

Acara tersebut itu diikuti 7.809 kepala desa/perangkat secara online dan perwakilan kades dari 29 desa, yang nantinya didapuk sebagai Desa Antikorupsi.

Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengatakan, edukasi Desa Antikorupsi merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Gowa Juni 2022, saat ajang penghargaan 10 desa antikorupsi.

Baca juga: Ganjar Pranowo Fokuskan APBD P Pemprov Jateng untuk Bantuan Dampak Kenaikan BBM

Secara Nasional, Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang didapuk sebagai desa antikorupsi tingkat nasional.

Data KPK RI dari tahun 2012-2021 kasus korupsi dana desa di Indonesia mencapai 601 kasus.

Dari jumlah itu, 686 kades telah terseret.

"Pak Gubernur minta agar di setiap desa ada piloting (Desa Antikorupsi) tahun lalu ada satu (Desa Banyubiru-Kabupaten Semarang). Sekarang ada sekitar 26 masing-masing sudah ada desa percontohan antikorupsi," jelas Nurul.

Ia mengatakan, Desa Antikorupsi mengacu pada dua hal.

Pertama komitmen pemdes melayani rakyat dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, potensi korupsi oknum kades atau perangkat desa mungkin terjadi bila tidak ada integritas.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Hakim Agung yang Korupsi Ada Dua, Menko Polhukam Sebut Jangan Dilindungi

Ini karena, pemerintah pusat menganggarkan dana desa dengan jumlah yang fantastis.

Selain dana desa adapula bantuan provinsi yang ditujukan untuk pengembangan desa mulai dari ketahanan, sarana prasarana hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).