Kunker Menteri Kelautan dan Perikanan di Tanjungpinang, Sampaikan Lima Program Besar

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (18/10/2022).

Mengenakan kaos berwarna merah berkerah, Sakti tiba di Kampung Madong, Senggarang Darat, Tanjungpinang sekira pukul 12.14 WIB.

Kedatangannyapun disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, serta jajaran, dan tampak pula Anggota DPD RI Dapil Kepri, Haripinto Tanuwidjaja.

Sakti mengawali kegiatannya dengan melepas bibit ikan jenis Kakap Putih di pelantaran Kampung Madong.

Setelah itu, Sakti juga melakukan pembersihan sampah di laut dengan para nelayan setempat. Ia pun tampak berbincang-bincang dengan para nelayan.

Selanjutnya, dilakukan kegiatan pemberian sebanyak 200 paket perbekalan melaut untuk nelayan. Juga diberikan 2000 benih ikan kakap putih bagi pembudidaya.

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan, dari 4 Kecamatan dan 18 Kelurahan yang ada, rata-rata sebanyak 14 Kelurahan bersentuhan dengan laut.

Baca juga: Kisah Inspiratif Bripka Zulhamsyah, Polisi Pencetus Razia Perut Lapar di Tanjungpinang

"Tanjungpinang juga dikenal dengan perdagangan ikan di wilayah Sumatera ini, menjadikan ikan bilis menjadi pilihan buat tangan saat meninggalkan kota ini," ujarnya.

Rahma juga melaporkan kepada Menteri Sakti, permasalahan yang dirasakan para nelayan bila telah masuk musim angin.

"Seperti bulan ini, sampai akhir tahun pak menteri, hampir seluruh nelayan di Kepri akan merasakan susahnya melaut dikarenakan faktor alam. Tentu adanya pembudidayaan ikan dalam keramba menjadi solusi agar tetap bisa mendapatkan rezeki," ucap Rahma.

Selain itu, Rahma juga menyampaikan, adanya rencana melakukan pengembangan wisata alam. Yakni wisata Mangrove yang dapat dipadukan dengan olahraga bahari, serta kesenian budaya melayu.

Sementara itu, Gubernur Kepri yang diwakili Sekda, Adi Prihantara tidak banyak memberikan sambutan.

Ia hanya meminta bimbingan sekaligus arahan Menteri Sakti untuk daerah Kepri dalam sektor perikanan dan kelautan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, ada lima program besar terkait perikanan dan kelautan.

Pertama, perluasan wilayah konservasi laut. Pemerintah menargetkan perluasan wilayah konservasi laut yang tertutup dengan target 30 persen dari luas Indonesia. Per 2021, perluasan konservasi laut telah mencapai 28, juta hektare (ha).

"Pemerintah menargetkan kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta ha pada 2030. Sayangnya, ada tantangan untuk mewujudkannya, yakni degradasi keragaman biota laut karena aktivitas manusia," katanya.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan. Menurutnya, pemerintah akan menerapkan zona penangkapan ikan terukur yang dibagi menjadi enam zona penangkapan.

Baca juga: Hari Jadi Ke 21 Kota Otonom Tanjungpinang, Rahma Ajak Masyarakat Majukan Daerah

Selain itu, pembagian kuota penangkapan ikan akan dilakukan atas dasar basis data dan analisis saintifik, serta melibatkan para pakar.

Kebijakan tersebut, dilakukan mengingat terdapat penurunan stok ikan karena penangkapan berlebih dan illegal, serta unreported and unregulated (IUU) fishing atau penangkapan ikan oleh kapal illegal.

“Tim kami menemukan fakta bahwa terdapat 22.000 kapal penangkap ikan Indonesia yang terdaftar di Kementerian Perhubungan. Idealnya, jumlah yang sama juga terdaftar di Kementerian. Namun, kapal yang terdaftar hanya 6.000," ujarnya.

"Dengan demikian, terdapat 16.000 kapal yang tidak memiliki izin, tapi tetap melaut dan mengambil ikan,”sebutnya.

Program ketiga, lanjut Trenggono, adalah pengembangan budi daya laut, pesisir, dan pedalaman.

Ia mengatakan, pemerintah mendorong sektor budi daya yang menjadi faktor penting dalam menghadapi pertumbuhan populasi penduduk dan kebutuhan protein.

Adapun produk perikanan unggulan yang akan dikembangkan, yakni udang, kepiting, lobster, serta rumput laut.

Adapun program keempat, pengelolaan berkelanjutan bagi pesisir dan pulau kecil.

Menurutnya, pemerintah akan menerapkan Rencana Tata Ruang Laut yang komprehensif, baik di pesisir maupun pulau-pulau kecil. Semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak.

Selain itu, setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Kebijakan ini dilakukan agar pulau kecil dan pesisir tidak rusak akibat aktivitas ekonomi yang mengeksploitasi laut.

Sementara itu, program terakhir adalah pengelolaan sampah laut.

Ia mengatakan, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi sampah di laut. Salah satunya adalah program "Bulan Cinta Laut” yang dimulai pada 2022.

Program tersebut menerapkan berbagai kebijakan, yakni satu bulan dalam satu tahun nelayan diminta untuk tidak mengambil ikan, nelayan mengambil ikan dan mengumpulkan sampah, lalu sampah yang dikumpulkan akan dibayar sesuai harga ikan terendah, serta pengolahan sampah laut untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi.

"Guna mewujudkan visi tersebut, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan,” katanya.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google