2 Nama Jenderal Mencuat Gantikan Andika Perkasa di Bursa Panglima TNI

TRIBUNBATAM.id - 2 nama mencuat digadang-gadang jadi kandidat kuat calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Untuk Diketahui, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun sebentar lagi.

Sosok kedua petinggi TNI ini menjadi kandidat kuat pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima tertingti.

Sosok kedua petinggi TNI ini adalah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman.

Menjelang berakhirnya jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Desember 2022 mendatang, dua nama pimpinan matra Angkatan Laut dan Angkatan Darat mencuat ke permukaan.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. (SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ)
Andika Perkasa menjabat sebagai Panglima TNI sejak 17 November 2021.

Dudung sebelumnya menjabat sebagai Pangkostrad dan dilantik menjadi KASAD menggantikan Andika Perkasa.

Ia memiliki seorang putra bernama Muhammad Akbar Abdurachman, yang sempat menjadi sorotan karena disebut dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI bersama Andika Perkasa.

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman memberikan sentilan usai salah seorang Anggota DPR RI menyebut dirinya dan Panglima TNI Andika Perkasa tak harmonis. (Tangkap Layar Kompas TV)
Giliran Laksamana Jadi Panglima

Pengamat militer Muradi mengatakan Panglima TNI periode ini seharusnya berasal dari Angkatan Laut.

Hal itu mengingat penguasa samudera Tanah Air belum pernah menjabat pimpinan tertinggi di militer semasa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu juga sekaligus merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

“Kan dari semenjak Pak Jokowi selama berkuasa dari 2014 sampai hari ini angkatan laut belum pernah menjabat sebagai Panglima.”

“Itu Pak Yudo jadi artinya potensi menjadi dari angkatan laut itu besar sekali, meskipun jabatan Pak Yudo tinggal satu tahun kedepan,” kata Muradi, Rabu (3/11/2022).

Dia melihat bahwa saat ini sudah waktunya Laksamana menjadi Panglima TNI.

Alasan terkuat, kata Muradi, ialah berkaitan dengan poros maritim hingga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang memerlukan unsur kekuatan laut.