Breaking News:

Nuryanto Minta Ada Kepastian Hukum Soal Lahan di Batam, Ini Respons BP Batam

BP Batam komitmen selesaikan persoalan lahan di Batam, terutama terkait lahan tidur.Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan pihak PT Jaya Putra Kundur

Penulis: Ichwan Nur Fadillah | Editor: Dewi Haryati
Dok. Humas BP Batam
Foto Kabiro Humas Protokol dan Promosi BP Batam, Ariastuty Sirait. Ia mengatakan jika lahan tidur menjadi salah satu konsentrasi pihaknya untuk dituntaskan dalam beberapa tahun terakhir 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Polemik tumpang tindih lahan di Perumahan Marchelia Tahap 2, Kota Batam, mendapat atensi banyak pihak.

Masyarakat di sana meminta agar Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan kepastian hukum agar polemik tak larut berkepanjangan.

Tak hanya masyarakat, Ketua DPRD Batam, Nuryanto, juga meminta hal serupa.

Menurutnya, BP Batam tak boleh jadi penonton dalam permasalahan tersebut.

Apalagi soal tumpang tindih lahan, kata Cak Nur, bukan hanya sekali saja terjadi di Batam.

Beberapa titik sempat menyita perhatian pihaknya juga.

"Makanya, BP Batam harus memberikan kepastian hukum. Termasuk dalam mengalokasikan lahan-lahan," ujarnya kepada Tribun Batam belum lama ini.

Baca juga: SEJUMLAH Anggota DPRD Batam Jadi Korban Kasus Tumpang Tindih Lahan BP Batam

Terpisah, BP Batam sendiri mengaku berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan lahan.

Hal ini demi menunjang percepatan pembangunan di Kota Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan jika lahan tidur menjadi salah satu konsentrasi pihaknya untuk dituntaskan dalam beberapa tahun terakhir.

"Sesuai arahan Bapak Kepala BP Batam Muhammad Rudi agar pembangunan Batam terus dilakukan, tidak boleh ada lahan tidur lagi," kata Ariastuty dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022).

Ia menjelaskan, penyelesaian lahan tidur membutuhkan proses yang cukup panjang.

Sejumlah upaya juga telah dilakukan mulai dari identifikasi lahan tidur, pemanggilan penerima lahan hingga pengambilalihan lahan.

Namun, menurutnya, masih ada pengembang atau penerima alokasi lahan yang belum legawa lahannya diambil alih.
Padahal telah dibiarkan puluhan tahun tidak dibangun.

Baca juga: Pengadilan Karimun Eksekusi Lahan di Coastal Area, Perkara Delapan Tahun Lalu

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved