Beli Gas di Batam Harus Pakai KTP, Warga Takut NIK Disalahgunakan Oknum

BATAM, TRIBUNBATAM.id - PT Pertamina (Persero) melakukan uji coba pembelian elpiji tiga kilogram melalui sub penyalur atau pangkalan resmi di Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Dalam uji coba tersebut, setiap warga yang hendak membelikan gas wajib menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Uji coba tersebut sementara dilakukan di lima kecamatan di Indonesia, yakni Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Kecamatan-kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Batuampar, Kota Batam, Kepulauan Riau dan Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Terkait aturan tersebut, seorang penjual gas elpiji tiga kilogram bernama Risna menyebut bakal membuat dirinya kesulitan menjual gas eceran. 

"Aduh, jika beli gas pake KTP saya terancam tidak bisa jual gas elpiji eceran lagi," sebut warga Bukit Makmur itu.

Sehingga kata Risna, penghasilan untuk menopang ekonomi keluarganya bakal hilang.

Baca juga: Tahap Uji Coba, Beli Gas Elpiji 3 Kg di Batu Ampar Batam Harus Tunjukkan KTP 

Ia mengaku selama ini berjualan gas elpiji tiga kilogram, bisa membantu suami sehingga biaya hidupnya bisa tercukupi.

Sementara itu, Warga Seraya bernama Elin (35) menyebut jika aturan itu diberlakukan, akan menyulitkan masyarakat, terutama seperti dirinya yang menjual kue.

Elin membayangkan apabila sedang mendapat banyak pesanan kue lalu gasnya habis, untuk membeli gas perlu waktu dengan sistem yang baru itu.

Apalagi, kata Elin, muncul kabar yang menyebut pemerintah akan membatasi penjualan gas elpiji tiga kilogram di tingkat pengecer. 

Dia mengaku akan kesulitan karena jarak rumahnya ke lokasi agen untuk membeli elpiji terbilang jauh.

Ditambah lagi sepeda motor yang dia punya sering digunakan bekerja oleh suaminya.

"Saat banyak pesanan sering habis gas di tengah memasak. Kalau sekarang tinggal jalan ke warung. Beda cerita kalau peraturan itu diberlakukan. Harus motoran dulu jauh, belum lagi pelanggan sudah menunggu pesanan. Telat sedikit saja suka dikomplain," kata Elin.

Kemudian Elin juga tidak setuju dengan rencana pembelian gas elpiji harus menggunakan KTP.

Dia khawatir identitas yang termuat dalam KTP seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat disalahgunakan oknum yang tak bertanggungjawab.