Mata Lokal Corner, Ketua PDIP Kepri Sikapi Soal Politik Identitas Jelang Pemilu

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kepri, Soerya Respationo memiliki sikap yang tegas terhadap pemakaian politik identitas.

Pada program Mata Lokal Corner Tribun Batam, Kamis (9/3/2023), Soerya berpandangan bahwa hal tersebut perlu mendapat pengawasan yang maksimal.

"Politik identitas apabila tidak dibatasi atau dikontrol akan menjurus ke hal-hal ekstrem, radikal dan fundamental. Ini yang nantinya memunculkan gejala permusuhan," ujar pria yang akrab disapa Romo tersebut dalam pemaparannya.

Romo pun meminta agar para pengurus partai politik dapat bersikap bijaksana dalam menyentuh masyarakat.

"Jangan sampai saling serang dengan mempersoalkan SARA. Bahkan ada yang mulai mempersoalkan ideologi bangsa yang dapat mengancam keutuhan NKRI," tambahnya.

Baca juga: Mata Lokal Corner Tribun Batam,PKB dan Golkar Sepandangan Soal Politik Identitas

Senada dengan Soerya Respationo, Ketua Bawaslu Kepri, Said Abdullah Dahlawi, menyebut bahwa Pemilu merupakan sarana untuk mempersatukan bangsa. Bukan untuk memecah belah masyarakat.

"Pemilu itu sarana untuk mengukuhkan integritas bangsa bukan memecah belah," tegasnya.

PKB dan Golkar Satu Pandangan

Sementara itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batam, Surya Makmur Nasution, tak terlalu mempersoalkan politik identitas yang dewasa ini mengundang pro dan kontra.

Menurutnya, politik identitas tak terlalu jadi masalah. Asal, pemakaiannya juga tak memecah belah bangsa Indonesia namun justru memperkuat kebhinekaan.

"Terkait politik identitas, kita sudah selesai. Kita sudah mengakui bahwa Indonesia ini beragam. Keragaman ini pun adalah identitas. Dalam konteks hari ini, sudah ada aturan main yang dibuat oleh penyelenggara pemilu. Nah aturan main tersebut yang diperlukan jangan sampai ada kekeliruan dalam penerjemahannya," ujar Surya dalam narasi pembukanya.

Ia bercerita bahwa Indonesia berdiri dengan berbagai rumusan yang datang dari sejumlah kelompok.

"Pancasila dimulai dengan perdebatan. Namun dengan pemikiran yang cerdas, ada satu konsensus yang dihasilkan. Sehingga Pancasila dijadikan kontrak sosial dalam kehidupan bernegara. Sekarang, Bawaslu punya PR agar ada aturan main yang jelas dan disepakati bersama dalam menggunakan identitas masing-masing tapi tidak mengubah konsep kenegaraan. Yang berbahaya itu kalau sudah berbicara kamu dan saya, bukan kita," tambahnya.

Baca juga: Mata Lokal Corner Tribun Batam Sambut Pemilu 2024, Berebut Suara Tanpa Ribut

Senada dengan Surya Makmur Nasution, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kepri, Toni Siahaan, juga tak terlalu mempermasalahkan soal politik identitas.

Menurut Toni, seluruh partai politik pun memiliki identitasnya masing-masing.

"Jadi, kalau disampaikan politik identitas, bisa dilihat dari terbentuknya negara ini. Dari kelompok tertentu sampai berdirinya negara. Tapi di sisi lain, Golkar sangat mendukung apabila politik indentitas yang negatif itu ditindak," ujarnya dalam narasi awal.

(tribunbatam.id/ichwannurfadillah)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google