Anggota DPRD Kepri Nilai Data Pemilih Meninggal Rawan Disalahgunakan saat Pemilu

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Priyo Handoko, Ketua Divisi Perencanaan Data, dan Informasi KPU Kepri mengatakan, pihaknya tidak bisa dan tidak punya hak untuk menghapus dan menghilangkan daftar pemilih untuk Pemilu 2024, meski yang bersangkutan tidak ditemukan atau tidak bisa ditemui saat pelaksanaan coklit (pencocokan dan penelitian) data.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Mata Lokal Corner Tribun Batam membahas tema "Kisruh Pendataan Pemilu, Joki Gantikan Pantarlih", Kamis (23/3/2023).

Prio mencontohkan, jika nama pemilih sudah ada dalam daftar pemilih sebelumnya, namun saat pantarlih datang ke lokasi, tetapi tidak bisa bertemu, karena alasan sudah pindah atau meninggal.

"Jadi KPU tidak bisa mencoret (data pemilih) nya," kata Priyo.

Hal ini yang membuat jumlah pemilih nantinya sangat tinggi.

Baca juga: Mata Lokal Corner, Bawaslu dan KPU Kepri Benarkan Ada Joki Pantarlih Pemilu 2024

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kepri Fraksi PDI Perjuangan Sahat Sianturi mengatakan, pemerintah sampai saat ini belum serius dalam melaksanakan pemilihan.

Ia mengatakan pemerintah membuang banyak uang untuk merekrut pantarlih dalam mendata pemilih.

"Kenapa pemerintah tidak memberikan kartu pemilih kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih," kata Sahat.

Menurutnya, pantarlih yang melakukan coklit data di lapangan, sebenarnya tidak banyak bermanfaat.

Pasalnya data pemilih yang digunakan tetap mengacu terhadap data pemilih yang sudah ada.

Selain itu khususnya di Kota Batam, tingginya perpindahan penduduk dari satu lokasi lain ke lokasi lainnya, akibat pekerjaan dan penggusuran, ini menjadi persoalan.

"Pengalaman saya tahun 2019 lalu, dimana sebelum pemilihan, masyarakat Baloi terjadi penggusuran. Nah mereka ini masih tetap terdaftar. Saat pemilihan, kecil kemungkinan mereka datang ke TPS saat pemilihan," kata Sahat.

Bahkan kata Sahat, saat pemilihan tahun 2019 pihaknya mendata masyarakat Baloi dan mencari tempat dan lokasi kemana warga Baloi pindah setelah digusur.

"Saat itu kita lihat banyak yang pindah ke Punggur. Kita sediakan bus untuk mereka gunakan datang ke TPS. Tapi tetap juga mereka tidak mau datang," kata Sahat.

Ia menilai, yang paling membuat kisruh nantinya mengenai data pemilih yang meninggal.

"Ini akan menjadi bahan bagi oknum-oknum untuk menggelembungkan suara," kata Sahat. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google