Anggota DPRD Kepri dan Asisten Pemko Batam Sikapi Soal Kampung Aceh dan Relokasi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Relokasi warga Simpang Dam atau lebih dikenal Kampung Aceh di Batam menjadi solusi agar tidak terulang lagi persoalan seperti yang terjadi selama puluhan tahun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Alex Guspeneldi, anggota DPRD Provinsi Kepri dari Fraksi PAN.

Dalam acara Mata Lokal Corner Tribun Batam membahas tema 'Masa Depan Kampung Aceh", Alex Guspeneldi memberikan apresiasi terhadap Polda Kepri, dan Polresta Barelang, serta TNI yang sudah melakukan penegakan hukum di Simpang Dam Batam.

"Bicara Simpang Dam, bukanlah hal yang baru, dan ini sudah sejak lama. Dan sampai saat ini belum bisa teratasi," kata Alex, Kamis (30/3/2023).

Alex menceritakan dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri memiliki keluarga yang menjadi korban di Simpang Dam.

"Kalau saya bisa cerita, pada Desember lalu ada saudara datang ke Batam untuk mencari kerja setelah keluar dari tempat kerjanya di daerah lain," kata Alex.

Baca juga: Masa Depan Kampung Aceh Batam, Kapolresta Barelang Harapkan Dapat Bebas Narkoba

Saat datang ke Batam, saudaranya membawa uang pesangon yang cukup lumayan.

"Setelah dua minggu di Batam, saudara saya diajak temannya ke Simpang Dam. Yang parahnya saudara saya ini dua minggu tidak pulang ke rumah," kata Alex.

Akhirnya keluarga membuat laporan ke Polsek.

"Jadi setelah dilaporkan ke Polsek, akhirnya saudara saya pulang ke rumah. Setelah pulang baru saudara saya cerita, bahwa semua uang pesangon ludes untuk modal judi di Simpang Dam, bahkan motornyapun digadai dan uangnya dihabiskan untuk bermain judi," kata Alex.

Alex mengatakan, saat ini polisi sudah melaksanakan tindakan penggerebekan di Simpang Dam.

"Jadi ini waktu yang tepat untuk mencari solusi mengenai Simpang Dam, dan jangan diulur lagi," kata Alex.

Menurut Alex, relokasi menjadi solusi yang tepat bagi warga yang tinggal di Simpang Dam. Lantaran warga di sana tinggal di lahan yang tidak jelas.

"Jadi pemerintah dalam hal ini BP Batam yang punya lahan di Kota Batam, harus mengambil langkah tegas," kata Alex.

Ia juga meminta pemerintah jangan takut terkait masalah uang. Ia sebagai legislator di Provinsi Kepri, siap membantu mengkoordinasikan hal ini dengan Pemerintah Provinsi, untuk merelokasi masyarakat Simpang Dam.

"Saya rasa kalau pemerintah serius, lahan Simpang Dam bisa diberikan ke investor. Jika lahan itu sudah dialokasikan kepada investor maka dengan mudah melakukan relokasi. Investor saya rasa siap mendukung pembiayaan relokasi warga," kata Alex.

Ia mengatakan saat ini banyak investor yang membutuhkam alokasi lahan di Batam, namun tidak diberikan.

"Bahkan saya sendiri sudah ratusan kali ajukan permintaan lahan, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Saya tidak tahu dimana masalahnya," kata Alex.

Meski demikian, Alex mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah yang sudah dilakukan oleh TNI/Polri dan Forkopimda Batam terkait Kampung Aceh Batam.

Butuh Dukungan Banyak Pihak

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam Yusfa Hendri mengatakan, mengenai Kampung Aceh Batam, tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Tetapi dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak.

Hal itu disampaikannya dalam program Mata Lokal Corner Tribun Batam dengan Tema "Masa Depan Kampung Aceh", Kamis (30/3/2023).

Ia mengakui bahwa masalah Kampung Aceh, Simpang Dam, Batam, bukan hal yang baru, tetapi sudah terjadi sejak lama, dan pemerintah juga sudah berusaha melakukan pembinaan terhadap masyarakat di Simpang Dam.

Namun hal itu tidak mudah, dibutuhkan dukungan seluruh pihak.

Ada sebanyak 2.753 jiwa masyarakat yang tinggal di Simpang Dam yang membutuhkan perhatian semua pihak.

Baca juga: MLC, Kapolresta Barelang Prihatin Banyak Anak Tak Sekolah di Kampung Aceh Batam

Selama ini kawasan yang dikenal sebagai Kampung Aceh di Batam ini, lebih dikenal sebagai tempat perjudian, tempat peredaran narkotika, tempat menggunakan narkotika dan juga tempat persembunyian para pelaku aksi kejahatan di Batam.

Yusfa juga menyinggung soal relokasi masyarakat Simpang Dam.

"Tentu pemerintah juga terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat," kata Yusfa.

Ia mengatakan, ke depan Pemerintah Kota Batam akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder, misalnya untuk anak sekolah.

"Kita juga akan bekerja sama dengan tenaga mubaligh. Dengan memberikan siraman rohani mengenai bahaya narkotika," katanya.

Selain itu pemerintah juga akan bekerja sama dengan jaringan struktur pemerintah mulai dari RT, RW, Lurah, Camat, PKK dan lainnya. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google