Pemkab Anambas Siapkan SK Bupati untuk Perbaiki Sistem Pengelolaan BBM Subsidi

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayahnya.

Melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Anambas, kini Pemkab tengah menyiapkan SK terkait rekomendasi, distribusi dan pengawasan khususnya dalam pengelolaan BBM Solar.

Kepala DKUMPP Anambas Masykur mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memperjelas kesemrawutan sistem pengelolaan dan mencegah terjadinya kecurangan penyaluran BBM, khususnya solar bagi pengguna.

"Temuan di lapangan, masih sering kita dihadapkan dengan persoalan pengelolaan solar, baik itu rekomendasi, distribusi sampai pengawasan. Belum lagi adanya indikasi kecurangan solar," ucapnya, Minggu (9/4/2023).

Ia menyebut, persoalan dan kecurangan yang masih ditemukan pihaknya, ialah pengambilan solar dari pengguna KTP nelayan, namun tidak memiliki pompong maupun kapal.

Baca juga: Tanggapi BBM Sering Kosong di Anambas, Pemkab Dorong Pembangunan Depo Pertamina

"Bila hal ini tidak diantisipasi, akibatnya masyarakat yang benar-benar nelayan bisa kekurangan solar dan rawan diperjualbelikan lagi oleh oknum pengguna," ujarnya.

Selain itu, kurangnya data dan koordinasi juga menjadi kendala mengapa sistem pengelolaan BBM solar di Anambas tidak berjalan optimal.

Pihaknya akan memastikan pihak-pihak yang nantinya layak mendapat rekomendasi penyaluran solar sesuai aturan dari BPH Migas.

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan pengawas untuk memastikan penyaluran solar hingga kelengkapan administrasi pengguna.

Penilaiannya, pihak pengawas ini sebaiknya terdiri mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Sebab memiliki andil besar terhadap masyarakat secara langsung.

"Upaya ini masih kita bahas bersama stakeholder dan belum final. Secepatnya akan kita rampungkan," jelas Masykur.

Baca juga: Fakta Miris Anambas, Kadung Dikenal Daerah Penghasil Migas, BBM Malah Langka

Ia pun berharap, dengan terbitnya SK Bupati tentang rekomendasi, distribusi dan pengawasan dalam pengelolaan BBM solar dapat memperbaiki sistem pengelolaan menjadi baik.

"Drafnya sudah ada, hanya tinggal kita telaah lagi dan ditetapkan Bupati. Semoga nantinya masalah BBM clear di Anambas ini," pungkasnya.

(Tribunbatam.id/Novenri Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google