PPDB BATAM

PPDB di Batam Serta Strategi Disdik Atasi Daya Tampung Pelajar

Kadisdik Batam mengungkap strategi mereka dalam pelaksanaan PPDB di Batam tahun ini. Apa yang membedakan dibanding tahun lalu?

|
TribunBatam.id
PPDB DI BATAM - Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Batam Tri Wahyu Rubianto, ST, Msi, dalam acara Tribun Podcast yang dipandu oleh Redaktur Tribun Batam Sihat Manalu. Ia mengungkap strategi dalam PPDB di Batam tahun ini. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Batam akan dimulai pada Juni 2023. 

Menjelang dibukanya PPDB di Batam itu, orang tua calon peserta didik mulai dibuat resah.

Selain apakah anak mereka akan diterima pada sekolah yang dituju, namun isu mengenai jual beli kursi juga menghantui mereka.

Melalui program podcastnya, Tribun Batam berkesempatan wawancara eksklusif dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kadisdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, ST, Msi.

Berikut petikan wawancara eksklusifnya:

(Keterangan: Tribun : T dan Tri Wahyu Rubianto : R).

T: Setiap tahun ajaran baru selalu terulang masalah PPDB di Batam ini, apa yang perlu dibenahi ke depan?

R: Jadi mengatasi persolan sekolah bukan bim sala bim yang langsung jadi.

Permasalahan pendidikan itu sangat komplek, termasuk dengan daya tampung.

Kita harus ingat bahwa di Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa pendidikan itu mengikut sertakan masyarakat.

Apalagi tingkat penduduk yang makin tinggi saat ini, masalah daya tampung selalu terjadi.

Dari data yang saya miliki, untuk anak-anak yang sedang bersekolah di kelas 6 SD, di luar Sekolah dengan Perjanjian Kerjasama ( SPK ) itu sekitar 21.603 peajar.

Apabila ditambahkan yang dari SPK maka sekitar 22 ribuan orang.

Tetapi jika kita perhatikan sekali lagi, jumlah siswa yang ada di kelas 3 SMP berjumlah 18.965 orang.

Sehingga yang akan kosong kursinya di SMP itu ada selisih yang cukup banyak.

Apalagi ditambah dengan SPK maka menjadi 19 ribuan dan itu masih ada selisih 2 ribu-an.

Sementara itu, untuk sekolah SD daya tampungnya hanya 14 ribuan saja.

Artinya ada yang tidak tertampung kurang lebih 6 ribuan orang.

Pada intinya jika kita gabungkan dengan swasta sebetulnya tidak ada masalah.

Kebanyakan sebagian warga Batam masih memiliki sekolah negeri dengan beberapa pertimbangan.

Begitu juga dengan SMP yang hanya memiliki daya tampung sebanyak 12 ribuan, sehingga masih ada selisih sekitar 5 ribuan orang siswa.

T: Ketika kita lihat dengan tingginya angka ini tidak bisa menampung di sekolah negeri, ini tidak menutup kemungkinan siapa yang dekat dengan kekuasaan, itulah yang bisa masuk, apa tanggapannya?

R: Saya selalu ingat kata pak Walikota Batam Muhammad Rudi jangan sampai ada anak Batam yang tidak sekolah.

Setelah kami kalkulasi, tidak semuanya sekolah negeri bisa menampung siswa -siswi.

Oleh karena itu kita memberikan izin kepada sekolah-sekolah swasta untuk membuka pendaftaran lebih awal dari sekolah negeri.

T: Ada beberapa sekolah swasta bahkan menolak murid yang mau mendaftar. Ada peluang untuk curang bagaimana tanggapannya?

R: Orang tua diminta makin bijak dalam melihat persoalan ini. Sehingga dengan kapasitas yang terbatas bisa diatasi dengan baik.

Saya berharap bagi orangtua yang mampu agar bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

Kami juga akan membuka PPDB di Batam melalui dua jalur, yakni afirmasi dan zonasi.

T: Apakah ada batasan atau peraturan terbaru dalam PPDB di Batam nanti?

R: Tidak ada hal terbaru, hanya sistem zonasi yang kita kencangkan lagi. Sehingga cakupan wilayahnya bisa mencakup wilayah masyarakat.

Yang saya tekankan pada tim adalah, saya ingin sekolah itu bisa menjangkau daerah perbatasan.

T: Berapa prestasi blank spot dari tahun ke tahun?

R: Kalau presentasi saya belum hitung. Namun dari beberapa keluhan yakni zonasi yang mana mereka merasa rumahnya dekat dengan sekolah tetapi kelurahannya beda sehingga siswa tersebut tidak bisa mendaftar.

T: Ada berapa jalur yang digunakan untuk PPDB di Batam tahun ini?

R: Ada 3 jalur yakni Afirmasi, jalur zonasi dan jalur perpindahan orangtua.

Untuk jalur zonasi kita beri 80 persen dari daya tampung, untuk Afirmasi minimal 15 persen dan jalur perpindahan orangtua 5 persen, itu khusus SD.

Sementara untuk SMP ada 4 jalur diantaranya, Afirmasi, zonasi, prestasi dan jalur perpindahan orangtua dan prestasinya sama dengan sekolah SD.

Saya berharap masyarakat bisa memanfaatkan jalur ini dengan baik.(TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng)

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved