Hadi Chandra Bereaksi Provinsi Natuna Anambas Disebut Hanya Untungkan Elite

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Direktur perwakilan Public Trust Institut Kepri, Robby Patria menyebut pembentukan provinsi khusus Natuna Anambas kecil kemungkinan untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut akademisi UMRAH ini, pembentukan provinsi khusus Natuna Anambas hanya memperkaya elite politik.

Berkaca dari awal pembentukan Kabupaten Natuna dan Anambas, dimana jika dilihat sampai saat ini yang merasakan pemekaran menjadi Kabupaten adalah elite politik.

Elite politik yang dimaksud mulai dari Anggota dewan, Pejabat bupati dan bahkan mirisnya lagi dampak dari pemekaran malah dirasakan oleh masyarakat luar, khususnya para pegawai, karena anak daerah kalah saing dengan orang luar.

Robby menjelaskan dirinya bukan dari anggota politik dan juga bukan warga Natuna.

Dirinya melihat rencana pembentukan provinsi khusus Natuna Anambas dari sisi akademis.

Dimana jika dilihat dari sisi akademis Provinsi Khusus Natuna Anambas sangat tidak layak.

"Berbicara dari sisi akademis, tentu harus melihat semua sisi, bukan hanya geografis, wilayah atau pembangunan. Tetapi seluruh aspek harus dilibat dan diuji," kata Robby Patria dalam program Mata Lokal Corner, Kamis (8/6/2023).

Berbicara mengenai penghasilan Wilayah Natuna sangat tidak layak, karena tidak memiliki penghasilan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

"Kita lihat sekarang, walaupun Natuan memiliki Gas dan jadi perlintasan jalur internasional, tetapi hal itu dikelola oleh pusat. Bahkan paling celaknya dana bagi hasil dari gas dari pusat ke Provinsi Kepri, yang paling banyak menerima adalah Kota Batam," sebutnya.

Sementara berbicara mengenai pembangunan sampai saat ini pembangunan yang ada di Natuna rata-rata dilaksanakan oleh pusat, bukan provinsi apalagi daerah.

Sementara mengenai pejabat maupun anggota dewan yang ada di Natuna dan Anambas, tetap lingkaran orang-orang yang sama, tidak ada berbeda bahkan ada yang belum berganti.

"Jadi jelas pemekaran tidak selamanya mensejahterakan masyarakat tetapi memperkaya elit politik dan partai," tegasnya.

Sementara untuk pegawai sendiri kata Robby, bisa dilihat anak daerah sangat jarang karena kalah bersaing dengan orang luar.

"Bahkan kalau kita lihat sejak terbentuknya kabupaten Natuna dan Anambas, warga yang menjadi nelayan tetap jadi nelayan, bahkan anak-anaknya juga tetap nelayan," sebutnya.

Sementara berbicara mengenai pembentukan Provinsi khusus Natuna Anambas, untuk saat ini kata Robby, jika dilihat dari sisi Akademis sangat tidak masuk akal dan sangat tidak mungkin.

Dia menjelaskan hal itu tentu menjadi pertimbangan juga dan jika hal itu disetujui oleh pemerintah pusat maka daerah lain di Kepri juga pasti tidak terima.

"Dalam pembentukan provinsi itu tentu ada perbandingan, sekarang bisa dilihat jumlah masyarakat Natuna dan Anambas. Hanya sedikit bahkan satu kelurahan di Kota Batam bisa mengalahkan jumlah masyarakat Natuna dan Anambas," katanya.

REAKSI Warga Natuna

Sementara anggota DPRD Kepri dapil Natuna Anambas, Hadi Chandra menegaskan jika pembentukan Provinsi Khusus Natuna dan Anambas lahir dari keinginan masyarakat.

Bukan lahir dari komunitas politik, walaupun saat ini sudah memasuki tahun politik.

Dalam kesempatan tersebut Hadi, mengatakan pembentukan Provinsi Khusus Natuna dan Anambas, memiliki catatan yang sangat panjang.

Dimana diawali dari orang per orang sampai organisasi dan melahirkan Mubes.

"Memang bersampena dengan tahun politik, memang bahasa jualan politik tidak bisa dihindari. Tetapi percayalah pembentukan provinsi Natuna Anambas ini tidak ada hubungannya dengan Politik," ucap Hadi Chandra.

Dia juga menjelaskan saat ini pemerintah Provinsi juga sangat mendukung pembentukan tersebut.

Hadi juga menegaskan pembentukan Provinsi khusus Natuna dan Anambas lahir dari masyarakat.

"Gubernur Kepri Ansar Ahmad, juga mengakui Provinsi tidak bisa berbuat apa-apa, untuk membangun Natuna dan Anambas, hal tersebut dikarenakan rentan kendali yang sangat jauh, dan luasnya wilayah serta, banyaknya pulau-pulau kecil dilokasi," katanya.(TribunBatam.id/Ian Sitanggang)